Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gandeng OECD, Pegawai Pajak Update Isu Pajak Internasional

0
0

BALI, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bersama dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menggelar workshop bertajuk Advanced Tax Treaty Issues pada 9 -13 Oktober 2017 di Grand Inna Kuta, Bali.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 80 peserta yang sebagian besar merupakan pegawai di lingkungan Ditjen Pajak. Adapun dari pihak OECD, narasumber yang hadir antara lain Principal Administrator OECD David Partington dan Principal Lawyer Australian Taxation Office/ATO Kathleen Cameron.

Sebagai perwakilan dari Ditjen Pajak, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan workshop ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan yang berharga bagi para pegawai Ditjen Pajak, sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan terhadap isu pajak internasional.

Baca Juga: Minimalkan Sengketa Transfer Pricing, WP Perlu Lihat 2 Pendekatan Ini

“Pegawai di lingkungan Ditjen Pajak harus selalu update informasi seputar isu perpajakan internasional, khususnya mengenai ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty,” pungkasnya dalam memberi sambutan, Senin (9/10).

Selain itu, dalam workshop yang berlangsung selama lima hari ini, peserta dapat melakukan diskusi langsung dengan pakar-pakar di bidangnya terutama dari OECD yang secara khusus menangani perkembangan tax treaty saat ini.

Salah satu tujuan dari dibentuknya P3B atau tax treaty adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara 2 negara. Akan tetapi, dalam praktiknya tax treaty mengakibatkan masalah baru, salah satunya adalah penyalahgunaan manfaat tax treaty melalui skema treaty shopping.

Baca Juga: OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik

Isu seputar skema treaty shopping juga menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik dalam workshop tersebut, karena saat ini banyak diantara wajib pajak yang melakukan praktik tersebut untuk dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya.

Sebagai perwakilan dari Ditjen Pajak, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan workshop ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan yang berharga bagi para pegawai Ditjen Pajak, sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan terhadap isu pajak internasional.

Baca Juga: Minimalkan Sengketa Transfer Pricing, WP Perlu Lihat 2 Pendekatan Ini

“Pegawai di lingkungan Ditjen Pajak harus selalu update informasi seputar isu perpajakan internasional, khususnya mengenai ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty,” pungkasnya dalam memberi sambutan, Senin (9/10).

Selain itu, dalam workshop yang berlangsung selama lima hari ini, peserta dapat melakukan diskusi langsung dengan pakar-pakar di bidangnya terutama dari OECD yang secara khusus menangani perkembangan tax treaty saat ini.

Salah satu tujuan dari dibentuknya P3B atau tax treaty adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara 2 negara. Akan tetapi, dalam praktiknya tax treaty mengakibatkan masalah baru, salah satunya adalah penyalahgunaan manfaat tax treaty melalui skema treaty shopping.

Baca Juga: OECD Rilis Statistik MAP 2018, Kasus Baru Transfer Pricing Terus Naik

Isu seputar skema treaty shopping juga menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik dalam workshop tersebut, karena saat ini banyak diantara wajib pajak yang melakukan praktik tersebut untuk dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya.

Topik : ditjen pajak, pajak internasional, oecd
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK