Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Gandeng OECD, Pegawai Pajak Update Isu Pajak Internasional

0
0

BALI, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bersama dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menggelar workshop bertajuk Advanced Tax Treaty Issues pada 9 -13 Oktober 2017 di Grand Inna Kuta, Bali.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 80 peserta yang sebagian besar merupakan pegawai di lingkungan Ditjen Pajak. Adapun dari pihak OECD, narasumber yang hadir antara lain Principal Administrator OECD David Partington dan Principal Lawyer Australian Taxation Office/ATO Kathleen Cameron.

Sebagai perwakilan dari Ditjen Pajak, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan workshop ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan yang berharga bagi para pegawai Ditjen Pajak, sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan terhadap isu pajak internasional.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI

“Pegawai di lingkungan Ditjen Pajak harus selalu update informasi seputar isu perpajakan internasional, khususnya mengenai ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty,” pungkasnya dalam memberi sambutan, Senin (9/10).

Selain itu, dalam workshop yang berlangsung selama lima hari ini, peserta dapat melakukan diskusi langsung dengan pakar-pakar di bidangnya terutama dari OECD yang secara khusus menangani perkembangan tax treaty saat ini.

Salah satu tujuan dari dibentuknya P3B atau tax treaty adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara 2 negara. Akan tetapi, dalam praktiknya tax treaty mengakibatkan masalah baru, salah satunya adalah penyalahgunaan manfaat tax treaty melalui skema treaty shopping.

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

Isu seputar skema treaty shopping juga menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik dalam workshop tersebut, karena saat ini banyak diantara wajib pajak yang melakukan praktik tersebut untuk dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya.

Sebagai perwakilan dari Ditjen Pajak, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan workshop ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pembekalan yang berharga bagi para pegawai Ditjen Pajak, sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan terhadap isu pajak internasional.

Baca Juga: Bersiap! DJP Mulai Manfaatkan Data AEoI

“Pegawai di lingkungan Ditjen Pajak harus selalu update informasi seputar isu perpajakan internasional, khususnya mengenai ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty,” pungkasnya dalam memberi sambutan, Senin (9/10).

Selain itu, dalam workshop yang berlangsung selama lima hari ini, peserta dapat melakukan diskusi langsung dengan pakar-pakar di bidangnya terutama dari OECD yang secara khusus menangani perkembangan tax treaty saat ini.

Salah satu tujuan dari dibentuknya P3B atau tax treaty adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara 2 negara. Akan tetapi, dalam praktiknya tax treaty mengakibatkan masalah baru, salah satunya adalah penyalahgunaan manfaat tax treaty melalui skema treaty shopping.

Baca Juga: DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

Isu seputar skema treaty shopping juga menjadi salah satu topik pembahasan yang menarik dalam workshop tersebut, karena saat ini banyak diantara wajib pajak yang melakukan praktik tersebut untuk dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya.

Topik : ditjen pajak, pajak internasional, oecd
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP
Rabu, 21 November 2018 | 11:59 WIB
UU PNBP