Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Gali Pajak, Izin Bersyarat bagi Hotel dan Restoran Disiapkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Gali Pajak, Izin Bersyarat bagi Hotel dan Restoran Disiapkan

Ilustrasi. (foto: Kintamani.id)

SEMARAPURA, DDTCNews—Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, memutuskan mempercepat proses penerbitan izin bersyarat bagi hotel dan restoran yang baru beroperasi di Pulau Nusa Penida guna memaksimalkan penerimaan dari pajak hotel dan restoran.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta memberikan tenggat waktu hingga dua pekan bagi Tim Perizinan Terpadu dan perangkat daerah terkait lainnya untuk menyiapkan peraturan bupati (perbup) guna memaksimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

“Kami harus berani melakukan tindakan agar akomodasi pariwisata di Nusa Penida yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, segera dapat diberikan izin,” ujarnya di Semarapura, Klungkung, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Siap-siap! Denda Pajak Kendaraan di Provinsi Ini Bakal Dihapus

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan untuk tahun 2017 mengungkapkan terdapat 60% hotel dan restoran di Kabupaten Klungkung yang mengemplang pajak. Adapun jumlah wajib pajak hotel mencapai 246 hotel dan wajib pajak restoran sebanyak 153 restoran.

Suwirta mengatakan akomodasi pariwisata yang belum memiliki izin di Nusa Penida akan mendapatkan izin bersyarat dengan mengacu pada peraturan daerah dan peraturan menteri mengenai zonasi (Rencana Detil Tata Ruang/RDTR) di masing-masing kabupaten.

Izin bersyarat atau pemberian izin tersebut diberikan kepada pemilik usaha yang selama ini izinnya tidak dikeluarkan karena beberapa syaratnya belum dipenuhi, sehingga menyebabkan beberapa hotel beroperasi tanpa mengantongi izin.

Baca Juga: Meski Pandemi, Kantor Samsat Tetap Buka Layanan Pajak Kendaraan

Bupati berharap semua fasilitas pariwisata di Kepulauan Nusa Penida yang menjadi kewenangan kabupaten dapat mendapatkan izin sesuai dengan hasil kajian. Apakah yang bersangkutan layak diberikan izin bersyarat atau tidak.

“Nanti semua pengusaha akan mendapatkan kepastian izin, sehingga ke depannya semua pengusaha-pengusaha yang ada di Nusa Penida ini, tidak saling berdalih menyalahkan untuk membenarkan diri sendiri,” tegas Suwirta seperti dilansir Balipost.com.

Menurutnya, izin bersyarat itu penting untuk memudahkan Pemkab Klungkung dalam memungut pajak hotel dan restoran. Sebab, proses pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) nantinya akan dilakukan secara online melalui sistem E-PHR. (MG-dnl/Bsi)

Baca Juga: Ini Insentif Pajak di Kota dan Kabupaten yang Terapkan PSBB
Topik : Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pajak daerah, pajak hotel dan restoran
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Mei 2020 | 12:28 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Senin, 11 Mei 2020 | 12:50 WIB
KABUPATEN KUDUS
Minggu, 10 Mei 2020 | 07:01 WIB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Rabu, 06 Mei 2020 | 10:21 WIB
KOTA DENPASAR
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK