Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gali Pajak, Izin Bersyarat bagi Hotel dan Restoran Disiapkan

1
1

Ilustrasi. (foto: Kintamani.id)

SEMARAPURA, DDTCNews—Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, memutuskan mempercepat proses penerbitan izin bersyarat bagi hotel dan restoran yang baru beroperasi di Pulau Nusa Penida guna memaksimalkan penerimaan dari pajak hotel dan restoran.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta memberikan tenggat waktu hingga dua pekan bagi Tim Perizinan Terpadu dan perangkat daerah terkait lainnya untuk menyiapkan peraturan bupati (perbup) guna memaksimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

“Kami harus berani melakukan tindakan agar akomodasi pariwisata di Nusa Penida yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, segera dapat diberikan izin,” ujarnya di Semarapura, Klungkung, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Bekasi akan Terapkan Prepaid Tax, Apa Itu?

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan untuk tahun 2017 mengungkapkan terdapat 60% hotel dan restoran di Kabupaten Klungkung yang mengemplang pajak. Adapun jumlah wajib pajak hotel mencapai 246 hotel dan wajib pajak restoran sebanyak 153 restoran.

Suwirta mengatakan akomodasi pariwisata yang belum memiliki izin di Nusa Penida akan mendapatkan izin bersyarat dengan mengacu pada peraturan daerah dan peraturan menteri mengenai zonasi (Rencana Detil Tata Ruang/RDTR) di masing-masing kabupaten.

Izin bersyarat atau pemberian izin tersebut diberikan kepada pemilik usaha yang selama ini izinnya tidak dikeluarkan karena beberapa syaratnya belum dipenuhi, sehingga menyebabkan beberapa hotel beroperasi tanpa mengantongi izin.

Baca Juga: Dana Perimbangan Masih Sokong 73% Pendapatan Kabupaten Ini

Bupati berharap semua fasilitas pariwisata di Kepulauan Nusa Penida yang menjadi kewenangan kabupaten dapat mendapatkan izin sesuai dengan hasil kajian. Apakah yang bersangkutan layak diberikan izin bersyarat atau tidak.

“Nanti semua pengusaha akan mendapatkan kepastian izin, sehingga ke depannya semua pengusaha-pengusaha yang ada di Nusa Penida ini, tidak saling berdalih menyalahkan untuk membenarkan diri sendiri,” tegas Suwirta seperti dilansir Balipost.com.

Menurutnya, izin bersyarat itu penting untuk memudahkan Pemkab Klungkung dalam memungut pajak hotel dan restoran. Sebab, proses pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) nantinya akan dilakukan secara online melalui sistem E-PHR. (MG-dnl/Bsi)

Baca Juga: Pembayaran PBB Lewat Minimarket Dapat Respons Positif

“Kami harus berani melakukan tindakan agar akomodasi pariwisata di Nusa Penida yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, segera dapat diberikan izin,” ujarnya di Semarapura, Klungkung, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Bekasi akan Terapkan Prepaid Tax, Apa Itu?

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan untuk tahun 2017 mengungkapkan terdapat 60% hotel dan restoran di Kabupaten Klungkung yang mengemplang pajak. Adapun jumlah wajib pajak hotel mencapai 246 hotel dan wajib pajak restoran sebanyak 153 restoran.

Suwirta mengatakan akomodasi pariwisata yang belum memiliki izin di Nusa Penida akan mendapatkan izin bersyarat dengan mengacu pada peraturan daerah dan peraturan menteri mengenai zonasi (Rencana Detil Tata Ruang/RDTR) di masing-masing kabupaten.

Izin bersyarat atau pemberian izin tersebut diberikan kepada pemilik usaha yang selama ini izinnya tidak dikeluarkan karena beberapa syaratnya belum dipenuhi, sehingga menyebabkan beberapa hotel beroperasi tanpa mengantongi izin.

Baca Juga: Dana Perimbangan Masih Sokong 73% Pendapatan Kabupaten Ini

Bupati berharap semua fasilitas pariwisata di Kepulauan Nusa Penida yang menjadi kewenangan kabupaten dapat mendapatkan izin sesuai dengan hasil kajian. Apakah yang bersangkutan layak diberikan izin bersyarat atau tidak.

“Nanti semua pengusaha akan mendapatkan kepastian izin, sehingga ke depannya semua pengusaha-pengusaha yang ada di Nusa Penida ini, tidak saling berdalih menyalahkan untuk membenarkan diri sendiri,” tegas Suwirta seperti dilansir Balipost.com.

Menurutnya, izin bersyarat itu penting untuk memudahkan Pemkab Klungkung dalam memungut pajak hotel dan restoran. Sebab, proses pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) nantinya akan dilakukan secara online melalui sistem E-PHR. (MG-dnl/Bsi)

Baca Juga: Pembayaran PBB Lewat Minimarket Dapat Respons Positif
Topik : Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pajak daerah, pajak hotel dan restoran
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 19 September 2019 | 16:50 WIB
KOTA BEKASI
Rabu, 18 September 2019 | 19:10 WIB
KABUPATEN KARAWANG
Selasa, 17 September 2019 | 15:54 WIB
DKI JAKARTA
Minggu, 15 September 2019 | 16:22 WIB
KABUPATEN MALANG
berita pilihan
Kamis, 19 September 2019 | 16:50 WIB
KOTA BEKASI
Rabu, 18 September 2019 | 19:10 WIB
KABUPATEN KARAWANG
Selasa, 17 September 2019 | 15:54 WIB
DKI JAKARTA
Minggu, 15 September 2019 | 16:22 WIB
KABUPATEN MALANG
Sabtu, 14 September 2019 | 16:16 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 13 September 2019 | 20:05 WIB
KABUPATEN GOWA
Kamis, 12 September 2019 | 20:03 WIB
KOTA PALEMBANG
Selasa, 10 September 2019 | 20:25 WIB
KOTA BATAM
Senin, 09 September 2019 | 18:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Minggu, 08 September 2019 | 17:38 WIB
KABUPATEN BATANGHARI