Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gali Pajak, Izin Bersyarat bagi Hotel dan Restoran Disiapkan

1
1

Ilustrasi. (foto: Kintamani.id)

SEMARAPURA, DDTCNews—Pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali, memutuskan mempercepat proses penerbitan izin bersyarat bagi hotel dan restoran yang baru beroperasi di Pulau Nusa Penida guna memaksimalkan penerimaan dari pajak hotel dan restoran.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta memberikan tenggat waktu hingga dua pekan bagi Tim Perizinan Terpadu dan perangkat daerah terkait lainnya untuk menyiapkan peraturan bupati (perbup) guna memaksimalkan penerimaan pajak hotel dan restoran.

“Kami harus berani melakukan tindakan agar akomodasi pariwisata di Nusa Penida yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, segera dapat diberikan izin,” ujarnya di Semarapura, Klungkung, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Pemkot Beri Diskon PBB Pada 173.000 WP

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan untuk tahun 2017 mengungkapkan terdapat 60% hotel dan restoran di Kabupaten Klungkung yang mengemplang pajak. Adapun jumlah wajib pajak hotel mencapai 246 hotel dan wajib pajak restoran sebanyak 153 restoran.

Suwirta mengatakan akomodasi pariwisata yang belum memiliki izin di Nusa Penida akan mendapatkan izin bersyarat dengan mengacu pada peraturan daerah dan peraturan menteri mengenai zonasi (Rencana Detil Tata Ruang/RDTR) di masing-masing kabupaten.

Izin bersyarat atau pemberian izin tersebut diberikan kepada pemilik usaha yang selama ini izinnya tidak dikeluarkan karena beberapa syaratnya belum dipenuhi, sehingga menyebabkan beberapa hotel beroperasi tanpa mengantongi izin.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Si Penghasil Rempah Belum Optimal

Bupati berharap semua fasilitas pariwisata di Kepulauan Nusa Penida yang menjadi kewenangan kabupaten dapat mendapatkan izin sesuai dengan hasil kajian. Apakah yang bersangkutan layak diberikan izin bersyarat atau tidak.

“Nanti semua pengusaha akan mendapatkan kepastian izin, sehingga ke depannya semua pengusaha-pengusaha yang ada di Nusa Penida ini, tidak saling berdalih menyalahkan untuk membenarkan diri sendiri,” tegas Suwirta seperti dilansir Balipost.com.

Menurutnya, izin bersyarat itu penting untuk memudahkan Pemkab Klungkung dalam memungut pajak hotel dan restoran. Sebab, proses pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) nantinya akan dilakukan secara online melalui sistem E-PHR. (MG-dnl/Bsi)

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan

“Kami harus berani melakukan tindakan agar akomodasi pariwisata di Nusa Penida yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, segera dapat diberikan izin,” ujarnya di Semarapura, Klungkung, Rabu (10/7/2019).

Baca Juga: Pemkot Beri Diskon PBB Pada 173.000 WP

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan untuk tahun 2017 mengungkapkan terdapat 60% hotel dan restoran di Kabupaten Klungkung yang mengemplang pajak. Adapun jumlah wajib pajak hotel mencapai 246 hotel dan wajib pajak restoran sebanyak 153 restoran.

Suwirta mengatakan akomodasi pariwisata yang belum memiliki izin di Nusa Penida akan mendapatkan izin bersyarat dengan mengacu pada peraturan daerah dan peraturan menteri mengenai zonasi (Rencana Detil Tata Ruang/RDTR) di masing-masing kabupaten.

Izin bersyarat atau pemberian izin tersebut diberikan kepada pemilik usaha yang selama ini izinnya tidak dikeluarkan karena beberapa syaratnya belum dipenuhi, sehingga menyebabkan beberapa hotel beroperasi tanpa mengantongi izin.

Baca Juga: Pemungutan Pajak Si Penghasil Rempah Belum Optimal

Bupati berharap semua fasilitas pariwisata di Kepulauan Nusa Penida yang menjadi kewenangan kabupaten dapat mendapatkan izin sesuai dengan hasil kajian. Apakah yang bersangkutan layak diberikan izin bersyarat atau tidak.

“Nanti semua pengusaha akan mendapatkan kepastian izin, sehingga ke depannya semua pengusaha-pengusaha yang ada di Nusa Penida ini, tidak saling berdalih menyalahkan untuk membenarkan diri sendiri,” tegas Suwirta seperti dilansir Balipost.com.

Menurutnya, izin bersyarat itu penting untuk memudahkan Pemkab Klungkung dalam memungut pajak hotel dan restoran. Sebab, proses pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) nantinya akan dilakukan secara online melalui sistem E-PHR. (MG-dnl/Bsi)

Baca Juga: Optimalisasi Pajak Pusat & Daerah, Ini 7 Kota yang Jadi Percontohan
Topik : Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pajak daerah, pajak hotel dan restoran
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH