Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Gali Data Panama Papers, Pemerintah Bidik Setoran Pajak Rp1 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Gali Data Panama Papers, Pemerintah Bidik Setoran Pajak Rp1 Triliun

Ilustrasi.

KOPENHAGEN, DDTCNews – Pemerintah Denmark menyatakan nilai potensi penerimaan pajak yang bisa digali dari dokumen Panama Papers pada 2016 mencapai 443 juta kroner Denmark atau setara dengan Rp1 triliun.

Menteri Perpajakan Denmark Morten Bodskov mengatakan potensi pajak tersebut berasal dari 250 wajib pajak orang pribadi dan badan yang dicatut dalam Panama Papers. Pemerintah membeli data Panama Papers senilai 6,4 juta kroner Denmark sebagai bahan penelitian otoritas pajak.

"Kasus seperti Panama Papers menunjukkan adanya perusahaan dan individu yang masih mencari cara menghindari pembayaran pajak di negara di mana mereka menghasilkan uang," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (29/6/2021).

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Bodskov menuturkan pemerintah aktif memerangi praktik kecurangan pajak. Dia memerinci upaya pemulihan penerimaan pajak dengan menerbitkan ratusan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam Panama Papers tersebut.

Sebanyak 115 wajib pajak orang pribadi dan 83 wajib pajak badan mendapatkan surat pemberitahuan penagihan pajak sejak otoritas mendapatkan data Panama Papers. Mereka dinilai belum melaporkan kepemilikan aset di luar negeri dalam SPT Tahunan.

Dari potensi penerimaan senilai 443 juta kroner, pemerintah baru bisa mengumpulkan setoran pajak dari senilai 131 juta kroner Denmark. Setoran dari wajib pajak orang pribadi menjadi penyumbang terbesar yaitu 129 juta kroner Denmark.

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

"Jumlah akhir penerimaan akan tergantung pada beberapa faktor seperti kasus kebangkrutan usaha, upaya hukum banding yang ditempuh wajib pajak dan kompensasi biaya yang diajukan otoritas kepada pengadilan," tutur Bodskov.

Pemerintah Denmark memastikan tetap membuka pintu untuk membuka kasus-kasus yang berkaitan dengan dokumen Panama Papers jika ditemukan sumber data baru yang mendukung upaya pemulihan penerimaan yang dibawa kabur ke yurisdiksi suaka pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sistem IT dan menambah jumlah fiskus. Tahun lalu, Kementerian Perpajakan mengusulkan reformasi bidang administrasi untuk mengoptimalkan proses bisnis pengawasan pajak.

Baca Juga: Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara

"Jika otoritas pajak menerima informasi yang lebih lanjut maka mereka dapat membuka kasus baru," tutur Bodskov seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : denmark, panama papers, penghindaran pajak, penerimaan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 19 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Kemplang Pajak, Direktur dan Komisaris Ini Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 18 September 2022 | 15:00 WIB
FILIPINA

Presiden Marcos Minta Kasus Penggelapan Pajaknya Dibuka Kembali

Minggu, 18 September 2022 | 13:30 WIB
PRANCIS

Kondisi Keuangan Negara Ini Tak Baik, Aturan Insentif Pajak Direvisi

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS