Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gali Data Panama Papers, Pemerintah Bidik Setoran Pajak Rp1 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Gali Data Panama Papers, Pemerintah Bidik Setoran Pajak Rp1 Triliun

Ilustrasi.

KOPENHAGEN, DDTCNews – Pemerintah Denmark menyatakan nilai potensi penerimaan pajak yang bisa digali dari dokumen Panama Papers pada 2016 mencapai 443 juta kroner Denmark atau setara dengan Rp1 triliun.

Menteri Perpajakan Denmark Morten Bodskov mengatakan potensi pajak tersebut berasal dari 250 wajib pajak orang pribadi dan badan yang dicatut dalam Panama Papers. Pemerintah membeli data Panama Papers senilai 6,4 juta kroner Denmark sebagai bahan penelitian otoritas pajak.

"Kasus seperti Panama Papers menunjukkan adanya perusahaan dan individu yang masih mencari cara menghindari pembayaran pajak di negara di mana mereka menghasilkan uang," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (29/6/2021).

Baca Juga: Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Bodskov menuturkan pemerintah aktif memerangi praktik kecurangan pajak. Dia memerinci upaya pemulihan penerimaan pajak dengan menerbitkan ratusan surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam Panama Papers tersebut.

Sebanyak 115 wajib pajak orang pribadi dan 83 wajib pajak badan mendapatkan surat pemberitahuan penagihan pajak sejak otoritas mendapatkan data Panama Papers. Mereka dinilai belum melaporkan kepemilikan aset di luar negeri dalam SPT Tahunan.

Dari potensi penerimaan senilai 443 juta kroner, pemerintah baru bisa mengumpulkan setoran pajak dari senilai 131 juta kroner Denmark. Setoran dari wajib pajak orang pribadi menjadi penyumbang terbesar yaitu 129 juta kroner Denmark.

Baca Juga: Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

"Jumlah akhir penerimaan akan tergantung pada beberapa faktor seperti kasus kebangkrutan usaha, upaya hukum banding yang ditempuh wajib pajak dan kompensasi biaya yang diajukan otoritas kepada pengadilan," tutur Bodskov.

Pemerintah Denmark memastikan tetap membuka pintu untuk membuka kasus-kasus yang berkaitan dengan dokumen Panama Papers jika ditemukan sumber data baru yang mendukung upaya pemulihan penerimaan yang dibawa kabur ke yurisdiksi suaka pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sistem IT dan menambah jumlah fiskus. Tahun lalu, Kementerian Perpajakan mengusulkan reformasi bidang administrasi untuk mengoptimalkan proses bisnis pengawasan pajak.

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

"Jika otoritas pajak menerima informasi yang lebih lanjut maka mereka dapat membuka kasus baru," tutur Bodskov seperti dilansir Tax Notes International. (rig)

Topik : denmark, panama papers, penghindaran pajak, penerimaan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 10:47 WIB
APBN KITA

Level PPKM Turun, Penerimaan Pajak Tumbuh 9,5%

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

berita pilihan

Sabtu, 25 September 2021 | 07:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Final Masih Alami Stagnansi, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini