Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Gaji PNS, CPNS, Naik Semua Menjelang Pilpres

A+
A-
0
A+
A-
0
Gaji PNS, CPNS, Naik Semua Menjelang Pilpres

Pegawai negeri sipil (ilustrasi)

JAKARTA, DDTCNews—Gaji pegawai negeri sipil (PNS), termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), serentak naik menjelang momentum Pemilu Presiden 17 April 2019. Kenaikan dieksekusi atas pertimbangan untuk menaikkan kinerja PNS dan CPNS.

Hal itu terungkap melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Maret 2019.

Presiden juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS. “PNS sebagaimana dimaksud, termasuk CPNS,” bunyi Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2019 itu, seperti dilansir Setkab (18/3/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Perpres itu menyebut gaji pokok PNS menurut golongan ruang dan masa kerja seperti tercantum dalam lampiran PP No. 30 Tahun 2015, terhitung mulai 1 Januari 2019 disesuaikan dengan gaji pokok menurut ruang dan masa kerja golongan seperti tercantum dalam lampiran PP No. 15 Tahun 2019.

Menurut Perpres tersebut, perincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

PP Nomor 15 Tahun 2019 itu sendiri mengubah lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Lampiran PP ini juga menyebut, gaji terendah PNS (golongan I/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 1.560.800, sebelumnya Rp 1.486.500. Sementara gaji tertinggi PNS (golongan IV/2 masa kerja lebih 30 tahun) menjadi Rp 5.901.200 dari sebelumnya Rp5.620.300.

Untuk PNS golongan II (II/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.022.200, sebelumnya Rp1.926.000, tertinggi (II/d masa kerja 33 tahun) menjadi Rp3.820.000 sebelumnya Rp3.638.200.

Golongan III (III/a masa kerja 0 tahun), kini gaji terendah menjadi Rp2.579.400, sebelumnya Rp2.456.700, tertinggi (III/d masa kerja 32 tahun) menjadi Rp4.797.000 sebelumnya Rp4.568.000.

Baca Juga: Jadi Chairmanship Asean, Indonesia Ingin Redakan Tensi Politik Dunia

Sedangkan gaji PNS golongan IV terendah (IV/a masa kerja 0 tahun) menjadi Rp 3.044.300 sebelumnya Rp2.899.500, dan tertinggi (IV/e masa kerja 32 tahun) menjadi Rp5.901.200 sebelumnya Rp5.620.300.

Di luar penerimaan gaji pokok itu, PNS masih menerima remunerasi atau tunjangan kinerja yang besarnya berlainan antarinstansi sesuai dengan tingkat (grade) masing-masing PNS. (Bsi)

Baca Juga: Jokowi Minta Sri Mulyani Siapkan Skenario Bila Kondisi Global Memburuk
Topik : gaji PNS, rapelan gaji, jokowi, sri mulyani, reformasi birokrasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Pajak Semester II/2022

Jum'at, 29 Juli 2022 | 17:30 WIB
IBU KOTA NEGARA (IKN) NUSANTARA

4 Proyek IKN Dikerjakan Korsel, Ada Immersed Tunnel Menuju Balikpapan

Jum'at, 29 Juli 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

APBN Surplus Rp73,6 Triliun, Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Jumawa

Jum'at, 29 Juli 2022 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dies Natalis ke-7 PKN STAN, Menkeu Singgung Tantangan Keuangan Negara

berita pilihan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:09 WIB
PER-03/PJ/2022

Isi Keterangan Jenis Barang dalam Faktur Pajak? Begini Ketentuannya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:00 WIB
KPP PRATAMA BATANG

WP Tak Lunasi Tagihan Rp285 Juta, Kantor Pajak Adakan Penyitaan Aset

Rabu, 10 Agustus 2022 | 14:30 WIB
CRYPTOCURRENCY

Makin Banyak! Bappebti Rilis 383 Aset Kripto yang Legal Diperdagangkan