Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Empat Hal Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Empat Hal Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP Tahun Ini

Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan terdapat empat agenda prioritas pengawasan yang akan dilakukan pada tahun ini.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan keempat agenda prioritas tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kedua, pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Ketiga, penguatan tata kelola kementerian/lembaga dan pemda. Keempat, pengawasan sektoral dan tematis yang dijabarkan menjadi 60 kelompok isu pengawasan prioritas 2021.

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

"Dengan membuat agenda prioritas pengawasan 2021, diharapkan BPKP sebagai auditor internal Presiden dapat memberikan masukan-masukan berkualitas," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (2/3/2021).

Yusuf menjelaskan agenda prioritas pengawasan tahun ini harus dilakukan secara sistematis sehingga proses bisnis pengawasan dapat dilakukan dengan efektif. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi proses pengambilan kebijakan.

Dia mengingatkan seluruh komponen BPKP untuk tidak melupakan prinsip dasar pengawasan, yaitu konvergen dan kolaboratif. Kedua prinsip tersebut penting untuk dilakukan sehingga pengawasan bisa memberikan manfaat, tepat waktu dan mendorong perbaikan.

Baca Juga: Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Selain itu, agenda prioritas pengawasan harus mampu memberikan nilai tambah melalui saran perbaikan kebijakan. Menurutnya, rangkaian proses pengawasan tidak boleh menjadi penghambat bagi K/L atau pemda dalam melakukan kegiatan.

"Jadi butuh prinsip kecepatan di mana pengawasan tidak boleh memperpanjang atau memperlambat proses pelaksanaan program," ujar Yusuf. (rig)

Baca Juga: Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial
Topik : BPKP, akuntabilitas keuangan, pengawasan pembangunan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 September 2021 | 14:00 WIB
VIETNAM

Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Sabtu, 25 September 2021 | 13:00 WIB
TAX TREATY

Australia Bakal Negosiasikan 10 P3B Baru Hingga 2023

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 16:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Senin, 27 September 2021 | 16:00 WIB
PERU

Negosiasi Ulang, Perusahaan Gas Bakal Dipajaki Lebih Besar

Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menanggapi Surat SP2DK dari Kantor Pajak

Senin, 27 September 2021 | 14:51 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Faktur Pajak Fiktif Rugikan Negara Rp29 M, Bos Perusahaan Ditangkap

Senin, 27 September 2021 | 14:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dapat SP2DK dari Kantor Pajak? DJP: Jangan Khawatir

Senin, 27 September 2021 | 14:30 WIB
MESIR

Otoritas Pajak Incar Para Content Creator di Media Sosial

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Kemenkeu Siapkan Aturan Teknis Implementasi Meterai Elektronik

Senin, 27 September 2021 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

Senin, 27 September 2021 | 12:11 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini