Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Empat Hal Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP Tahun Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Empat Hal Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP Tahun Ini

Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan terdapat empat agenda prioritas pengawasan yang akan dilakukan pada tahun ini.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan keempat agenda prioritas tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Kedua, pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Ketiga, penguatan tata kelola kementerian/lembaga dan pemda. Keempat, pengawasan sektoral dan tematis yang dijabarkan menjadi 60 kelompok isu pengawasan prioritas 2021.

Baca Juga: Uni Eropa Minta AS Menangguhkan Perang Tarif Bea Masuk

"Dengan membuat agenda prioritas pengawasan 2021, diharapkan BPKP sebagai auditor internal Presiden dapat memberikan masukan-masukan berkualitas," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (2/3/2021).

Yusuf menjelaskan agenda prioritas pengawasan tahun ini harus dilakukan secara sistematis sehingga proses bisnis pengawasan dapat dilakukan dengan efektif. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi proses pengambilan kebijakan.

Dia mengingatkan seluruh komponen BPKP untuk tidak melupakan prinsip dasar pengawasan, yaitu konvergen dan kolaboratif. Kedua prinsip tersebut penting untuk dilakukan sehingga pengawasan bisa memberikan manfaat, tepat waktu dan mendorong perbaikan.

Baca Juga: Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

Selain itu, agenda prioritas pengawasan harus mampu memberikan nilai tambah melalui saran perbaikan kebijakan. Menurutnya, rangkaian proses pengawasan tidak boleh menjadi penghambat bagi K/L atau pemda dalam melakukan kegiatan.

"Jadi butuh prinsip kecepatan di mana pengawasan tidak boleh memperpanjang atau memperlambat proses pelaksanaan program," ujar Yusuf. (rig)

Baca Juga: Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi
Topik : BPKP, akuntabilitas keuangan, pengawasan pembangunan, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 14:03 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Kamis, 08 April 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 08 April 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)