PMK 96/2023

Ekspor Barang Kiriman Diatur, DJBC: Bikin UMKM Mudah Restitusi Pajak

Dian Kurniati | Rabu, 11 Oktober 2023 | 15:30 WIB
Ekspor Barang Kiriman Diatur, DJBC: Bikin UMKM Mudah Restitusi Pajak

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyebutkan pemerintah kini tidak hanya mengatur impor barang kiriman, tetapi juga ekspor barang kiriman seiring dengan dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 96/2023.

Kepala Seksi Ekspor III DJBC Agus Wahyono mengatakan ekspor barang kiriman diatur dalam PMK 96/2023 bertujuan untuk memperbaiki proses bisnis impor dan ekspor barang kiriman. Kebijakan ini juga diklaim menguntungkan UMKM, terutama saat mengajukan restitusi pajak.

"Dengan adanya pengaturan yang baru ini, UMKM sangat-sangat diuntungkan karena memudahkan reimpor dan juga memudahkan untuk restitusi pajak," katanya dalam sosialisasi PMK 96/2023, dikutip pada Rabu (11/10/2023).

Baca Juga:
BI: Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Bakal Dorong Kredit Properti

Agus menuturkan PMK 155/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor belum mampu mendukung kebutuhan UMKM, termasuk dalam merestitusi pajak ketika melakukan ekspor.

Hal itu terjadi karena UMKM tidak memiliki dokumen ekspor sendiri mengingat pada pemberitahuan ekspor barang (PEB) hanya tertulis identitas kantor pos atau perusahaan jasa titipan (PJT).

Pada ketentuan yang berlaku saat ini, kantor pos atau PJT biasanya akan membuat 1 PEB yang berisi banyak lembar lanjutan untuk nantinya dikonsolidasi menjadi PEB konsol.

Baca Juga:
Tindaklanjuti Tunggakan Pajak, KPP Minta Bank Telusuri Rekening WP

Setelahnya, data akan masuk ke dalam sistem CEISA untuk dilakukan penelitian dan evaluasi atas setiap kode HS sehingga dapat dikeluarkan nota pelayanan ekspor (NPE).

Pada PMK 96/2023, lanjut Agus, pemberitahuan ekspor akan diganti dengan consignment note (CN) atau menggunakan pemberitahuan konsolidasi barang kiriman (PKBK) jika konsolidasi.

Dengan CN sebagai pemberitahuan ekspor, proses rekonsiliasi ekspor, pengurusan perpajakan, serta pengurusan reimpor atas barang kiriman akan diproses lebih baik ketimbang PEB konsolidasi.

Baca Juga:
FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Dengan CN pula, identitas UMKM pengekspor akan tercantum secara jelas sehingga memudahkan ketika hendak mengajukan restitusi pajak.

"Begitu CN diakui sebagai pemberitahuan pabean ekspor, setiap CN yang diterima oleh individu-individu itu adalah dokumen negara yang bisa dipakai untuk restitusi pajak, dan yang bisa dipakai untuk nanti mengeklaim kalau ada reimpor," ujar Agus.

CN adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang.

Baca Juga:
11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

Pada PMK 96/2023, disebutkan CN harus memuat beberapa elemen data antara lain nomor dan tanggal identitas barang kiriman, nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, negara tujuan, daerah asal barang kiriman, berat kotor, biaya pengangkutan.

Kemudian, asuransi (jika ada), harga barang dalam penyerahan FOB, uraian jumlah dan jenis barang, dan pos tarif, nama dan alamat pengirim barang, serta NPWP pengirim barang atau identitas lain seperti NIK atau nomor paspor. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 29 Februari 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

BI: Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Bakal Dorong Kredit Properti

Kamis, 29 Februari 2024 | 16:15 WIB KPP MADYA DENPASAR

Tindaklanjuti Tunggakan Pajak, KPP Minta Bank Telusuri Rekening WP

Kamis, 29 Februari 2024 | 15:11 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:55 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

BERITA PILIHAN
Kamis, 29 Februari 2024 | 16:37 WIB BEA CUKAI MALANG

Warga Lapor ke Bea Cukai, Minibus Merah Ini Ketahuan Bawa Rokok Ilegal

Kamis, 29 Februari 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

BI: Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Bakal Dorong Kredit Properti

Kamis, 29 Februari 2024 | 16:15 WIB KPP MADYA DENPASAR

Tindaklanjuti Tunggakan Pajak, KPP Minta Bank Telusuri Rekening WP

Kamis, 29 Februari 2024 | 15:11 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:55 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Surat Tagihan Pajak (STP)? Sebelum Bayar, Buat Ini Dulu

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan