Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Senin, 03 Oktober 2022 | 12:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Dukung Kendaraan Listrik, Berbagai Insentif Fiskal Sudah Disediakan

A+
A-
1
A+
A-
1
Dukung Kendaraan Listrik, Berbagai Insentif Fiskal Sudah Disediakan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendukung pembentukan ekosistem kendaraan listrik.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan pemerintah akan terus mendukung investasi kendaraan listrik beserta komponennya. Pemerintah berharap jutaan kendaraan listrik dapat beroperasi pada 2025.

"Secara kementerian, kami sudah menyiapkan regulasi secara lengkap," katanya, dikutip pada Rabu (3/8/2022).

Baca Juga: Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Taufiek menuturkan insentif fiskal untuk kendaraan listrik di antaranya berupa tax holiday dan tax allowance, serta supertax deduction untuk kegiatan litbang. Pembelian kendaraan listrik juga akan dikenakan PPnBM dengan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar 0% dari harga jual.

Selain itu, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) turut mengatur kendaraan listrik dapat dibebaskan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Pemerintah, lanjut Taufiek, menargetkan setidaknya 400.000 unit mobil listrik sudah mengaspal pada 2025. Adapun investasi mobil listrik yang sudah masuk ke Indonesia sampai dengan saat ini sudah mencapai kapasitas 3.000 unit.

Baca Juga: Celah Pajak e-Commerce Berisiko Melebar, Vietnam Siapkan Strategi Ini

Apabila investor bertambah, kapasitas produksi mobil diperkirakan akan mencapai 13.000 unit. Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan 31 industri sepeda motor listrik dapat terbangun dengan kapasitas produksi sekitar 1,4 juta unit.

Taufiek menyebut penggunaan kendaraan listrik yang terus bertambah tidak hanya akan mengurangi produksi emisi karbon, tetapi juga dapat mengurangi beban subsidi energi yang digelontorkan negara selama ini.

Menurutnya, penciptaan ekosistem kendaraan listrik akan melibatkan semua kementerian/lembaga. Hal itu juga telah diatur dalam Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery electric vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Baca Juga: Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

"Ekosistem itu akan menjadi lebih kuat lagi sehingga daya tarik masyarakat untuk membeli mobil listrik semakin kuat," ujarnya.

Taufiek menambahkan pembentukan ekosistem kendaraan listrik akan menimbulkan multiplier effect yang luas. Tidak hanya industri berskala besar, industri kecil dan menengah juga akan ikut terlibat dalam kegiatan manufaktur kendaraan listrik. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemenperin, insentif fiskal, mobil listrik, kendaraan listrik, insentif pajak, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 03 Oktober 2022 | 11:30 WIB
KOTA CIREBON

Pemutihan PBB-P2 Sampai Akhir Tahun! Bisa Lunasi Lewat Marketplace

Senin, 03 Oktober 2022 | 11:00 WIB
KP2KP BENGKAYANG

Instal Sertifikat Elektronik, PKP Baru Diimbau Datang ke Kantor Pajak

Senin, 03 Oktober 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Lulusan STAN Selalu Siap Hadapi Tantangan APBN

Senin, 03 Oktober 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Aplikasi Baru e-SPT PPN, Ditjen Pajak: Tersedia Awal Bulan Ini

berita pilihan

Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Perusahaan Modal Ventura?

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Korlantas Sebut Kendaraan yang Tunggak Pajak Bisa Ditilang

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pinjaman Tanpa Bunga

Senin, 03 Oktober 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

'Email dan NIK Sudah Didaftarkan NPWP' Saat Daftar Online, Ini Artinya

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Memanfaatkan Sumber Informasi Terbuka untuk Awasi Kepatuhan Pajak HNWI

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:30 WIB
PER-14/PJ/2022

Sudah Ada SPT Masa Unifikasi, Lampiran Formulir 1107 PUT 1 Dihapus

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wah! Ada Email Blast Lagi dari DJP, WP Diminta Perbarui Data Pribadi

Senin, 03 Oktober 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! e-SPT Sudah Ditutup, Pembetulan SPT Tahunan Badan Pakai e-Form

Senin, 03 Oktober 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi: Jangan Sampai Pabriknya Besar-Besar, Tapi Lingkungannya Miskin