Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

DPR Serahkan DIM RUU KUP kepada Pemerintah

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR Serahkan DIM RUU KUP kepada Pemerintah

Komisi XI DPR menyerahkan DIM RUU KUP kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Seluruh fraksi Komisi XI DPR telah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kepada pemerintah.

Ketua Komisi XI Dito Ganinduto mengatakan Komisi telah memperoleh penjelasan dari pemerintah mengenai RUU KUP. Setelah penyerahan DIM, pembahasan RUU KUP akan dibahas lebih detail dalam rapat panitia kerja (panja).

"Komisi XI DPR RI telah menyampaikan dokumen daftar inventaris masalah (DIM) kepada pemerintah dan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di dalam panitia kerja (panja)," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Senin (13/9/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Dito mengatakan seluruh fraksi Komisi XI telah menyampaikan pandangan atas penjelasan pemerintah mengenai RUU KUP agar menjadi bahan pertimbangan. Nantinya, Komisi XI bersama pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai substansi RUU tersebut dalam rapat panja.

Selain DIM dari fraksi Komisi XI, Sri Mulyani juga menerima materi pertimbangan untuk RUU KUP dari Komite IV DPR, yang turut hadir dalam rapat kali ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rasa terima kasihnya atas semua pandangan dan DIM dari fraksi terhadap RUU KUP. Dia juga senang ada banyak fraksi yang berkeinginan mendorong pengumpulan pajak makin efektif.

Baca Juga: DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Menurutnya, RUU KUP menjadi akan menjadi undang-undang yang sangat penting untuk menciptakan arsitektur perpajakan yang lebih adil, efektif, dan efisien.

Sri Mulyani menilai semua fraksi Komisi XI DPR memiliki keinginan yang sama dengan pemerintah untuk membangun rezim perpajakan yang semakin baik dan sesuai dengan dinamika global. Dia pun optimistis pembahasan RUU KUP akan berlanjut dengan mulus hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang.

"Kalau dilihat dari tujuannya, saya merasa optimis bahwa ini bisa diselesaikan karena kita tujuannya sama," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : RUU KUP, UU Pajak, APBN, defisit APBN, nasional, panja, DPR

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Oktober 2022 | 12:00 WIB
UU 24/2022

Jokowi Teken Undang-Undang Baru Soal Pengesahan Persetujuan RCEP

Selasa, 04 Oktober 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Jelaskan Lagi Aturan Pemotongan PPh Final Terhadap Pemilik Suket

Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

PMI Manufaktur Menguat, Sri Mulyani: Hanya Sedikit Negara yang Mampu

Selasa, 04 Oktober 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dunia Hadapi Krisis, Jokowi: Semua Negara Sekarang Rebutan Investasi

berita pilihan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Kapasitas Pegawai Pajak, DJP Gandeng OECD

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:27 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Sebut Ada Kepastian Waktu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kamis, 06 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Realisasi Restitusi PPN Dipercepat Tembus Rp8 Triliun

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:33 WIB
LAYANAN PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Bakal Bisa Online, DJP Siapkan Layanan e-Pbk

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:30 WIB
PMK 197/2013

Omzet Melebihi Rp4,8 M Tak Ajukan Pengukuhan PKP, Ini Konsekuensinya

Kamis, 06 Oktober 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Tunggak Pajak, Saldo Rp348 Juta Milik WP Dipindahbukukan ke Kas Negara

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:41 WIB
KP2KP SIAK SRI INDRAPURA

Beri Efek Kejut, Kantor Pajak Gelar Penyisiran Lapangan Selama 2 Pekan

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KP2KP PELABUHAN RATU

Usaha WP Tidak Aktif, DJP: Tetap Lapor SPT Masa PPN Selama Masih PKP

Kamis, 06 Oktober 2022 | 16:03 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Jokowi Titip Pesan untuk Pimpinan Parlemen Anggota G-20, Ini Isinya