Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

DPR Sepakat Honor Petugas Pemilu Bebas Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
DPR Sepakat Honor Petugas Pemilu Bebas Pajak

Ilustrasi

MANILA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina menyepakati pembacaan akhir RUU yang memberikan pembebasan pajak atas honor dan tunjangan petugas pemilihan umum (pemilu) 2022.

Anggota DPR Luisa Lloren Cuaresma mengatakan RUU No. 9652 akan memberikan pembebasan pajak atas honor yang diterima petugas pemilu, kebanyakan dari kalangan guru sekolah negeri. Dengan kebijakan itu, para petugas pemilu akan memperoleh honornya secara penuh tanpa harus dipotong pajak.

"Langkah ini memungkinkan mereka menikmati jumlah honornya secara penuh, sekaligus mengakui mereka memberikan pelayanan yang penting dan berisiko selama musim pemilu," katanya, dikutip Selasa (24/8/2021).

Baca Juga: Alokasi Insentif Usaha Terealisasi 96,7%, Sri Mulyani: Hampir Selesai

Cuaresma mengatakan RUU 9652 akan merevisi UU Pendapatan Nasional tahun 1997. Melalui RUU tersebut, DPR mengusulkan honor, tunjangan perjalanan, dan tunjangan lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada petugas pemungutan suara harus dikeluarkan dari perhitungan penghasilan kena pajak.

DPR menyepakati RUU tersebut dengan suara bulat. Sebanyak 202 orang anggota memberikan suara setuju, tanpa ada yang menolak atau abstain.

Cuaresma berharap RUU 9652 menjadi kabar baik bagi para petugas yang bekerja menyukseskan pemilu pada 9 Mei 2022. Pasalnya, selama ini honor petugas pemilu selalu dipotong pajak penghasilan sehingga nominal yang diterima semakin kecil.

Baca Juga: Dukung Iklim Bisnis, Uni Eropa Setuju Beri Insentif Pajak di Italia

"Honor yang diperoleh dengan susah payah menjadi berkurang sehingga hampir tidak cukup untuk dijadikan sumber tambahan pendapatan bagi mereka," ujarnya, dilansir pna.gov.ph.

Data KPU menunjukkan pajak penghasilan yang dipotong negara selama pemilu 2019 sebesar P56,8 juta atau Rp16,29 miliar. Angka itu dinilai tidak memberi sumbangan penerimaan negara secara signifikan tetapi terasa sangat besar untuk para petugas pemilu. (sap)

Baca Juga: Muncul Sinyal Pemberian Diskon Pajak Perusahaan Jasa Keuangan
Topik : honor pemilu, pajak penghasilan, pajak petugas pemilu, diskon pajak, insentif pajak, diskon PPh, insentif PPh

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:30 WIB
BELGIA

Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sisa Seminggu, Pemutihan Pajak Kendaraan Cuma Sampai 25 Oktober

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 20:00 WIB
VIETNAM

Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 19:30 WIB
MALTA

Pulihkan Ekonomi, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:15 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Kuliah Umum Soal Pajak Syariah, Tertarik?

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Tercapai, 5 Negara Masih Boleh Kenakan Pajak Digital Sendiri

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:47 WIB
APBN KITA

Soal Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2022, Begini Penjelasan Pemerintah

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA

Kegiatan Ekonomi Membaik, Setoran 'Pajak Dosa' Meningkat 19%

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan