Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Download Aturan Lengkap Tax Holiday Di Sini

3

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews—Pertengahan Oktober 2018 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan evaluasi atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Itu PMK terbaru yang terbit awal April 2018 terkait dengan pengaturan fasilitas tax holiday. Saat itu, Menkeu mengklaim aturan tersebut telah memuat simplifikasi sekaligus evolusi dari dua aturan tax holiday sebelumnya, yaitu PMK 130/2011, PMK 192/2014, dan PMK 159/2015.

“Fasilitas yang diluncurkan tahun 2015 itu, sampai hari ini tidak ada satupun yang dapat. Jadi, kami mulai memikirkan, berarti ada policy yang memang tidak jalan cukup baik. Maka, kami melakukan perubahan yang terakhir yang cukup radikal melalui PMK 35/2018,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Manufaktur Melambat, Ini Kata Dirjen Pajak

Memang, insentif tax holiday yang kali pertama dimulai sejak terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan itu ternyata tak laku di hadapan investor.

Pada 2011, saat Menkeu Agus Martowardojo menerbitkan PMK 130/2011, respons investor sepi-sepi saja. Begitu pula pada 2014, Menkeu M. Chatib Basri merilis PMK 192/2014. Baru setelah Menkeu Bambang Brodjonegoro menerbitkan PMK 159/2015, investor mulai meresponsnya.

Sampai 2017, tercatat 11 perusahaan yang mengajukan permintaan tax holiday, sebagian di antaranya telah diberikan antara lain ke PT Unilever Tbk, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT OKI Pulp and Paper.

Baca Juga: DJP Kebut Sisa Target Pajak

Kini, hasil kebijakan PMK 35/2018 yang diracik Menkeu Sri Mulyani mulai menampakkan hasil: Hanya dalam tempo 6 bulan telah ada 8 wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tax holiday dengan total investasi Rp161,3 triliun.

Di Indonesia, rezim tax holiday pernah diberlakukan pada masa UU No 1 Tahun 1967 jo UU No 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun, fasilitas tersebut dianggap tidak efektif, lalu dicabut melalui UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam perjalanannya kemudian, pengaturan tentang pembebasan pajak itu dibuka kembali melalui UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal inilah yang kemudian diakomodasi dalam PP Nomor 94 Tahun 2010.

Baca Juga: Ditjen Pajak Catat 9 Perusahaan Manfaatkan Tax Holiday

Lalu apa saja 'perubahan radikal' yang ditawarkan Menkeu Sri Mulyani dalam PMK 35/2018? Apa bedanya dengan ketentuan sebelumnya? Bagaimana pula kaitannya dengan insentif tax allowance? Download selengkapnya aturantax holiday di bawah ini:

Undang-Undang (UU):

  • UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU.
  • UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
  • UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: OSS Permudah Pengajuan Tax Holiday
  • PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

Peraturan Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri Lain:

Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen):

Baca Juga: Insentif Pajak Jadi Andalan Genjot Ekonomi Tahun Depan
  • Perdirjen Nomor PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
  • Perdirjen Nomor PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. (Bsi)

“Fasilitas yang diluncurkan tahun 2015 itu, sampai hari ini tidak ada satupun yang dapat. Jadi, kami mulai memikirkan, berarti ada policy yang memang tidak jalan cukup baik. Maka, kami melakukan perubahan yang terakhir yang cukup radikal melalui PMK 35/2018,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Manufaktur Melambat, Ini Kata Dirjen Pajak

Memang, insentif tax holiday yang kali pertama dimulai sejak terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan itu ternyata tak laku di hadapan investor.

Pada 2011, saat Menkeu Agus Martowardojo menerbitkan PMK 130/2011, respons investor sepi-sepi saja. Begitu pula pada 2014, Menkeu M. Chatib Basri merilis PMK 192/2014. Baru setelah Menkeu Bambang Brodjonegoro menerbitkan PMK 159/2015, investor mulai meresponsnya.

Sampai 2017, tercatat 11 perusahaan yang mengajukan permintaan tax holiday, sebagian di antaranya telah diberikan antara lain ke PT Unilever Tbk, PT Unilever Oleochemical Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Energi Sejahtera Mas, dan PT OKI Pulp and Paper.

Baca Juga: DJP Kebut Sisa Target Pajak

Kini, hasil kebijakan PMK 35/2018 yang diracik Menkeu Sri Mulyani mulai menampakkan hasil: Hanya dalam tempo 6 bulan telah ada 8 wajib pajak yang mendapatkan fasilitas tax holiday dengan total investasi Rp161,3 triliun.

Di Indonesia, rezim tax holiday pernah diberlakukan pada masa UU No 1 Tahun 1967 jo UU No 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun, fasilitas tersebut dianggap tidak efektif, lalu dicabut melalui UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam perjalanannya kemudian, pengaturan tentang pembebasan pajak itu dibuka kembali melalui UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal inilah yang kemudian diakomodasi dalam PP Nomor 94 Tahun 2010.

Baca Juga: Ditjen Pajak Catat 9 Perusahaan Manfaatkan Tax Holiday

Lalu apa saja 'perubahan radikal' yang ditawarkan Menkeu Sri Mulyani dalam PMK 35/2018? Apa bedanya dengan ketentuan sebelumnya? Bagaimana pula kaitannya dengan insentif tax allowance? Download selengkapnya aturantax holiday di bawah ini:

Undang-Undang (UU):

  • UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU.
  • UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
  • UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah (PP):

Baca Juga: OSS Permudah Pengajuan Tax Holiday
  • PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK):

Peraturan Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri Lain:

Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen):

Baca Juga: Insentif Pajak Jadi Andalan Genjot Ekonomi Tahun Depan
  • Perdirjen Nomor PER-44/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana dan Realisasi Penanaman Modal Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/
  • Perdirjen Nomor PER-45/PJ/2011 tentang Tata Cara Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial Bagi Wajib Pajak Badan yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. (Bsi)
Topik : tax holiday, aturan tax holiday, pembebasan pajak
artikel terkait
Kamis, 21 Juli 2016 | 19:10 WIB
PERATURAN TAX AMNESTY
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB
PERATURAN TRANSFER PRICING
berita pilihan
Selasa, 20 Maret 2018 | 17:46 WIB
PERATURAN TRANSFER PRICING
Jum'at, 03 Agustus 2018 | 17:48 WIB
PAJAK UMKM
Selasa, 17 April 2018 | 14:15 WIB
PERATURAN NPWP
Kamis, 04 Oktober 2018 | 16:15 WIB
PAJAK MINERAL & BATUBARA
Jum'at, 02 Maret 2018 | 18:50 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 23 Februari 2018 | 20:30 WIB
PERATURAN AEOI
3