Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mendorong Efektivitas Tax Holiday di Indonesia

A+
A-
4
A+
A-
4
Mendorong Efektivitas Tax Holiday di Indonesia

PERBINCANGAN mengenai tax holiday kembali menghangat setelah adanya rencana pemerintah untuk melakukan revisi PMK No. 35 Tahun 2018. Dua perubahan yang tengah dijadikan pertimbangan oleh pemerintah antara lain, yaitu persoalan perpanjangan jangka waktu dan penambahanjumlah industri yang akan diberikan fasilitas pemangkasan tarif pajak tersebut.

Kebijakan insentif pajak sendiri acapkali digunakan untuk meningkatkan ‘keunggulan kompetitif’ suatu negara dalam bidang pajak. Padahal, upaya-upaya tersebut dikhawatirkan dapat memicu munculnya harmful tax competition yang tidak sejalan rekomendasi OECD/G20 pada BEPS Action Plan 5 (Cotrut & Munyandi, 2018).

Kebijakan insentif pajak diharapkan dapat memberikan efek pengganda pada perekonomian dengan adanya pembangunan, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, dan aktivitas lain yang menggerakkan roda perekonomian. Terlebih bagi negara sedang berkembang yang belum memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mengembangkan perekonomiannya (UNCTAD, 2000).

Namun demikian, insentif pajak hanya merupakan salah satu instrumen penarik investasi di host country. Faktor-faktor lain seperti birokrasi, infrastruktur, perizinan, kestabilan politik, prospek pasar juga berpengaruh. Umumnya, insentif pajak baru akan bersifat elastis terhadap investasi, ketika kualitas dari faktor-faktor non-pajak relatif baik dan serupa dengan negara lain.

Saat ini, peringkat Ease of Doing Business Indonesia semakin membaik. Pada tahun 2017 Indonesia masih berada di peringkat 91, sedangkan di 2018 sudah mencapai peringkat 72. Semakin baiknya kemudahan berusaha, berpotensi meningkatkan efektivitas insentif pajak.

Oleh karena itu, sejauh manakah kebijakan tax holiday dapat dikatakan efektif dan apa faktor pendorong keberhasilannya? Kemudian, apa saja hal-hal yang patut menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan tax holiday di Indonesia?

Menakar Efektivitas Insentif Pajak

Spektrum keberhasilan rezim insentif pajak berkaitan dengan tingkat kepercayaan investor (Van Parys & James, 2009). Salah satu faktor yang patut menjadi perhatian adalah transparansi dari sistem insentif pajak dalam rangkamenjamin akuntabilitas, kepastian hukum, dan mencegah adanya korupsi. Dalam hal ini, terdapat tiga aspek yang harus diikuti untuk menjamin efektivitas insentif pajak (Zolt, 2015).

Pertama, dimensi hukum dan kebijakan. Transparansi dalam aspek ini mencakup adanya kepastian hukum yangtidak tumpang-tindih, sehingga menyebabkan konflik antarinstitusi (van Kommer, 2018). Selain itu, diperlukan pula penjelasan atas dasar pemberian insentif pajak yang rasional dan diungkapkan secara eksplisit kepada publik. Tujuannya, dapat menumbuhkan kepercayaan investor dalam upaya pengajuan aplikasinya.

Kedua, menjamin akuntabilitas dari keringanan pajak. Salah satu cara yang efektif adalah melalui pelaporan secara berkala dengan menggunakan sistem pengawasan yang memadai. Ketiga, aspek administrasi yang mencakup transparansi dalam hal penentuan kriteria penerima fasilitas, sejauh mana diskresi pemerintah dapat digunakan, serta ketentuan mengenai skema aplikasi hingga pelaporan.

Hal Krusial Bagi Indonesia

Saat ini, regulasi yang mengatur tax holiday berdasarkan pada PMK No. 35 Tahun 2018. Sayangnya, ketentuan teknis yang mengatur mengenai tax holiday belum tersedia.

Peran ketentuan teknis tersebut adalah penting karena mengatur mengenai tata cara pemeriksaan lapangan, pencabutan, dan pelaporan. Tanpa kehadiran ketentuan teknis tersebut, sangat mungkin terdapat ‘kebimbangan’ dari calon investor atas ketidakpastian penerapan tax holiday di tataran praktis. Padahal, ketelitian otoritas pajak atas penyusunan aturan spesifik dalam sistem audit dan pengawasan insentif pajak, berperan krusial bagikeberhasilan program (van Kommer, 2018).

Masih dalam aspek kebijakan, wacana revisi peraturan yang terlalu terburu-buru terutama dalam penambahan jangka waktu dapat berdampak bagi efektivitas tax holiday. Selain memberikan sinyal yang kurang baik bagi investor karena mereka cenderung untuk menunggu rezim yang paling menguntungkan, jangka waktu ‘libur pajak’ yang terlalu panjang juga rawan akan skema tax planning (Thuronyi, 1998).

Lebih lanjut lagi, aspek administrasi tax holiday di Indonesia juga memegang peranan yang sangat penting. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan biaya langsung yang akan timbul, melainkan pula biaya administrasi dan biaya kepatuhan (Zolt & Schill, 2018). Oleh karena itu, kehadiran sistem Online Single Submission (OSS) yang berfungsi sebagai sistem aplikasi tax holiday satu pintu, yang stabil, mumpuni, dan mampu menjembatani calon investor dengan pemerintah harus tersedia.

Terakhir, pengukuran efektivitas tax holiday bisa dilakukan melalui laporan mengenai tax expenditure. Bulan lalu, untuk pertama kalinya pemerintah menerbitkan laporan tax expenditure yang bisa dijadikan rujukan mengenai transparansi fiskal Indonesia. Sayangnya, pada sub-bagian tax holiday yang telah dipublikasikan tersebut belum terdapat informasi mengenai besaran ‘subsidi’ yang diberikan atas program ini. Data dan informasi laporan keuangan perusahaan penerima manfaat ini akan berperan besar dalam melakukan penilaian atas keberhasilan program tax holiday (Zolt, 2018).

Sebagai penutup, tax holiday dan segala aturan pendukungnya harus dirancang secara cermat dalam rangkamenjamin efektivitasnya. Dengan begitu, tax holiday bisa memperluas basis pajak serta memberikan kontribusipositif bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Semoga!

(Disclaimer)
Topik : Analisis, Tax Holiday, Insentif Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 Oktober 2021 | 16:00 WIB
KOTA SAMARINDA

Pemkot Adakan Pemutihan dan Perpanjang Jatuh Tempo PBB-P2

Rabu, 13 Oktober 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN KLATEN

Jangan Telat Lagi, Pemutihan Denda PBB Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:45 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Hilirisasi Industri Dikebut, Paket Kombo Insentif Fiskal Disiapkan

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital