Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Dorong Transparansi Pajak, Negara Anggota Asia Initiative Sepakati Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
Dorong Transparansi Pajak, Negara Anggota Asia Initiative Sepakati Ini

Ilustrasi.

JIMBARAN, DDTCNews - Asia Initiative resmi menyepakati rencana kerja setelah menggelar pertemuan The 2nd Asia Initiative Meeting pada 1 hingga 2 September 2022.

Terdapat beberapa baseline actions yang harus diadopsi oleh seluruh anggota Asia Initiative dan complementary actions yang dapat diadopsi oleh para anggota secara sukarela.

"Baseline actions bertujuan untuk memastikan penerapan standar transparansi pajak secara efektif," sebut Asia Initiative dalam statement of outcomes atas pertemuan tersebut, dikutip pada Minggu (4/9/2022).

Baca Juga: Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Beberapa baseline actions yang disepakati dan wajib diterapkan oleh negara-negara anggota Asia Initiative antara lain adopsi Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC).

Kemudian, penyiapan pertukaran informasi keuangan (exchange of information/EOI) yang efisien, dan pemantauan atas aktivitas EOI, pengukuran dampak EOI terhadap penerimaan, dan capacity building bagi pegawai pajak untuk mendukung penerapan EOI.

Sementara itu, complementary actions yang secara sukarela dapat diadopsi oleh negara anggota Asia Initiative antara lain penggunaan informasi dari EOI untuk kepentingan selain pajak, optimalisasi pemanfaatan informasi yang bersumber dari automatic exchange of information (AEOI),

Baca Juga: Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Lalu, recovery of tax claims, pertukaran informasi untuk administrasi PPN, dan penjajakan kerja sama perpajakan lainnya seperti spontaneous EOI, simultaneous tax examination, hingga tax examination abroad.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut, seluruh partisipan berkomitmen untuk memerangi pengelakan pajak melalui inisiatif transparansi pajak.

Negara-negara anggota Asia Initiative juga mengajak negara Asia lainnya untuk segera bergabung dalam inisiatif ini. Negara-negara Asia yang belum tergabung dalam Global Forum akan diundang dalam pertemuan Asia Initiative selanjutnya sebagai observer.

Baca Juga: Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Negara anggota menyadari bahwa kesadaran negara-negara Asia terhadap manfaat penerapan standar transparansi pajak masih perlu ditingkatkan. Negara-negara Asia perlu lebih aktif berpartisipasi dalam perang melawan praktik pengelakan pajak dan bentuk-bentuk illicit financial flow lainnya.

Saat ini, sudah terdapat 15 negara Asia yang menandatangani Deklarasi Bali dan bergabung dalam Asia Initiative antara lain Armenia, Brunei Darussalam, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Makau, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Pakistan, Singapura, dan Thailand.

Kemudian, 5 organisasi yang menjadi mitra Asia Initiative, yaitu Asian Development Bank (ADB), Commonwealth Association of Tax Administrators (CATA), International Finance Corporation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration (SGATAR), dan World Bank. (rig)

Baca Juga: Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : asia initiative, pertukaran informasi, pajak, bali declaration, transparansi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut