Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

DJP Terbitkan Aturan Pemungutan Bea Meterai Bila Terjadi Gagal Sistem

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP Terbitkan Aturan Pemungutan Bea Meterai Bila Terjadi Gagal Sistem

Tampilan awal salinan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-26/PJ/2021. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2021 yang mengatur tata cara pemungutan bea meterai apabila terjadi kegagalan pada sistem meterai elektronik.

Merujuk pada bagian pertimbangan Perdirjen Pajak PER-26/PJ/2021, peraturan tentang tata cara pemungutan bea meterai ini ditetapkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam pemungutan bea meterai.

"Kegagalan sistem meterai elektronik ... merupakan keadaan sistem meterai elektronik tidak dapat diakses dan/atau memberikan respons pada proses pembubuhan meterai elektronik baik melalui portal maupun sistem yang terintegrasi," bunyi Pasal 3 ayat (2) huruf a PER-26/PJ/2021, Selasa (11/1/2022).

Baca Juga: Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Kegagalan sistem meterai elektronik yang dimaksud juga bila terjadi keadaan proses integrasi antara sistem pemungut dan API sistem meterai elektronik yang memerlukan penyesuaian agar dapat digunakan untuk membubuhkan meterai elektronik.

Bila kegagalan terjadi, pemungutan bea meterai dilakukan pemungut dengan membubuhkan tanda pemungutan bea meterai pada dokumen. Pada dokumen, pemungut bea meterai perlu melampirkan tulisan 'BEA METERAI LUNAS' dan angka yang menunjukkan tarif bea meterai.

Pemungut bea meterai juga harus membuat daftar dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik menggunakan format yang tercantum pada Lampiran III PMK 151/2021.

Baca Juga: IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Selanjutnya, pemungut bea meterai juga harus melampirkan daftar dokumen yang tidak dapat dapat dibubuhi meterai elektronik dalam SPT masa bea meterai untuk masa pajak terjadinya kegagalan sistem.

Tambahan informasi, meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu.

Sementara itu, sistem meterai elektronik adalah sistem tertentu berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dalam sistem atau aplikasi terintegrasi yang berfungsi membuat, mendistribusikan, dan membubuhkan meterai elektronik. (rig)

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Topik : per-26/pj/2021, peraturan pajak, ditjen pajak, DJP, bea meterai, sistem meterai elektronik, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

Kamis, 26 Mei 2022 | 14:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Ditjen Pajak Sudah Terbitkan 59.924 Surat Keterangan PPS

Kamis, 26 Mei 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Saat Ada Harta Belum Dilaporkan Setelah PPS Berakhir, Ini Langkah DJP

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian