Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

DJP Sebut Tren Jumlah Negara yang Menerapkan PPN PMSE Terus Bertambah

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP Sebut Tren Jumlah Negara yang Menerapkan PPN PMSE Terus Bertambah

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol saat memberikan sambutan dalam acara webinar Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tajuk 'Implementasi Pemungutan PPN Berdasarkan PMK-48' pada Kamis (27/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan tren penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) terus meningkat, terutama di kawasan Asia Pasifik.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan gelombang penerapan PPN PMSE asing tidak hanya dilakukan Indonesia. Banyak negara di kawasan Asia Pasifik yang saat ini mulai mengenakan PPN untuk pelaku usaha digital luar negeri.

"Penerapan PPN PMSE ini sudah dilakukan oleh Australia dan Jepang. Setelah Indonesia, negara lain di Asia Tenggara akan menyusul," katanya dalam acara webinar Kompartemen Akuntan Pajak (KAPj) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertajuk 'Implementasi Pemungutan PPN Berdasarkan PMK-48', Kamis (27/8/2020).

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Pria yang juga menjabat Ketua KAPj IAI ini menyatakan Thailand akan mulai mengimplementasikan PPN PMSE. Sebelumnya, Singapura dan Malaysia sudah menerapkan pungutan PPN untuk pelaku usaha asing pada awal tahun ini.

Bukan tanpa sebab, jumlah negara yang mengimplementasikan PPN PMSE terus bertambah. Menurut John, penerapan PPN atas ekonomi digital minim risiko karena tidak ada risiko pajak berganda seperti hanya penerapan PPh lintas yurisdiksi.

Selain itu, lanjutnya, pungutan PPN PMSE juga dianjurkan untuk diterapkan oleh negara sumber yang menjadi pasar bagi pelaku usaha ekonomi digital seperti Indonesia.

Baca Juga: PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Meski begitu, masih terdapat tantangan dalam penerapan PPN PMSE yaitu dalam memastikan keandalan sistem administrasi untuk mengakomodir proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN PMSE yang berdomisili di luar negeri.

“Acara menjadi menarik karena masih ada masalah administrasi yang menarik untuk diketahui bagi pelaku usaha di luar negeri yang menjadi pemungut dan penyetor dalam PMK 48/2020,” tutur John.

Saat ini, DJP sudah menunjuk 16 perusahaan global menjadi pemungut PPN PMSE. Pada tahap pertama, ada 6 entitas bisnis, yaitu Amazon Web Services Inc., Google Asia Pacific Pte. Ltd., Google Ireland Ltd., Google LLC., Netflix International B.V., dan Spotify AB.

Baca Juga: Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Tahap kedua pada awal Agustus 2020, terdapat 10 perusahaan global yang ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE antara lain Facebook Ireland Ltd., Facebook Payments International Ltd., dan Facebook Technologies International Ltd.

Lalu, Amazon.com Services LLC, Audible, Inc., Alexa Internet, Audible Ltd., Apple Distribution International Ltd., Tiktok Pte. Ltd., serta The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd. (rig)

Baca Juga: Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP
Topik : DJP, DDTC, pajak pertambahan nilai PPN, PMSE, perusahaan teknologi, produk digital asing, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 16:18 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Ini 7 Program DJP dalam Memperkuat Integritas Pegawai Pajak

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:46 WIB
UU HPP

Keberatan dan Banding Tahun Pajak Ini Harus Dicabut Saat Ikut PPS

Kamis, 02 Desember 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Maksimalkan Penerimaan Pajak, Sektor Usaha Informal Perlu Diatasi

Kamis, 02 Desember 2021 | 14:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Oktober 2021, Pertumbuhan Nilai Restitusi Pajak Capai 13%

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar