Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP Sebut Reformasi Perpajakan Perlu Terus Dilakukan, Ini Alasannya

A+
A-
1
A+
A-
1
DJP Sebut Reformasi Perpajakan Perlu Terus Dilakukan, Ini Alasannya

Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews – Kebijakan perpajakan dinilai akan selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan perekonomian dan tren dunia internasional.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan perkembangan zaman dan proses bisnis dunia usaha yang kian hari terus terdigitalisasi dan tidak mengenal batas yurisdiksi membuat kebijakan pajak perlu terus direformasi guna mengikuti perkembangan tersebut.

"Kemudahan orang melakukan transaksi tanpa batas, itu membuat dinamika perpajakan berubah," katanya, Rabu (16/6/2021).

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Insentif Pajak Mobil Listrik Dirilis Tahun Ini

Masalah perkembangan perekonomian digital ini setidaknya telah direspons oleh pemerintah melalui Perppu 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU 2/2020.

Melalui beleid tersebut, Ditjen Pajak (DJP) telah menunjuk perusahaan asing untuk memungut PPN atas produk digital dari luar daerah pabean yang disediakan kepada konsumen dalam negeri.

Menurut Suryo, pesatnya perkembangan dinamika perekonomian tidak boleh membuat kebijakan pajak yang ada ternyata tidak mampu mengumpulkan pajak yang seharusnya dipungut dari transaksi-transaksi nonkonvensional tersebut.

Baca Juga: Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga tengah berupaya untuk merespons perkembangan rencana pengenaan pajak korporasi minimum global yang tarifnya telah disepakati oleh negara-negara G7.

"Ini semua harus kita address. Konstelasi global minimum tax, kemudahan orang melakukan transaksi, borderless transaction, itu membuat dinamika perpajakan terus berubah," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Suryo, perkembangan-perkembangan tersebut perlu direspons melalui reformasi perpajakan yang mampu menciptakan fondasi bagi APBN yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan perekonomian. (rig)

Baca Juga: Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Topik : dirjen pajak suryo utomo, kebijakan pajak, reformasi pajak, ekonomi digital, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 10:00 WIB
PERMENAKER 16/2021

Pekerja Bergaji di Atas Rp3,5 Juta Bisa Dapat Subsidi Gaji, Asalkan...

Jum'at, 30 Juli 2021 | 09:30 WIB
PAJAK GANJA

Ini Daftar Negara yang Memacu Penerimaan Lewat Pajak Ganja

Kamis, 29 Juli 2021 | 18:00 WIB
LAPORAN OECD

Tarif Pajak Minimum Global Penting Diterapkan, Ini Alasan OECD

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu