Berita
Selasa, 14 Juli 2020 | 13:54 WIB
ARAB SAUDI
Selasa, 14 Juli 2020 | 13:00 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:30 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:18 WIB
FILIPINA
Review
Selasa, 14 Juli 2020 | 06:51 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 12 Juli 2020 | 14:15 WIB
STATISTIK PERTUKARAN INFORMASI
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

DJP Pilih Pendekatan Persuasif Meskipun Punya Banyak Data, Mengapa?

A+
A-
3
A+
A-
3
DJP Pilih Pendekatan Persuasif Meskipun Punya Banyak Data, Mengapa?

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan lebih memilih pendekatan persuasif meskipun data wajib pajak sudah banyak didapatkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP R. Dasto Ledyanto. Menurutnya, pendekatan persuasif melalui sinergi merupakan pilihan terbaik dalam berinteraksi dengan wajib pajak.

"Jadi kita ingin stakeholder tahu apa sih perlunya pajak bagi negara, sehingga kita bisa bersama-sama jalani koordinasi karena DJP tidak bisa berdiri sendiri dan butuh sinergi dengan seluruh masyarakat,” katanya di Kanwil DJP Jaktim, Rabu (5/2/2020).

Baca Juga: Dirjen Pajak Ibaratkan Ada Perfect Storm 2020, Apa Itu?

Meskipun otoritas kini mengantongi banyak data wajib pajak, Dasto memastikan data akan digunakan secara hati-hati. DJP, sambungnya, juga membutuhkan pengetahuan tambahan untuk bisa menggunakan data secara efektif.

Adapun pengetahuan tambahan tersebut antara lain terkait dengan bagaimana cara membaca data secara tepat. Selain itu, proses sinergi dengan lembaga lain untuk menambah koleksi data DJP juga sangat krusial.

Terkait dengan integrasi data, Dasto menyebut BUMN menjadi entitas yang diajak bekerja sama pada awal tahun ini. Sinergi dengan perusahaan pelat merah diharapkan dapat ditularkan kepada pihak lain. Hal ini akan berdampak peningkatan pelayanan dan pengawasan otoritas kepada wajib pajak.

Baca Juga: Kewajiban Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam PP 29/2020

"Integrasi data ini membuat efisiensi dari sisi wajib pajak dan juga DJP. Ini mengurangi hal-hal yang tidak perlu, seperti penggunaan kertas karena informasi sudah cepat," imbuhnya.

Dasto mengharapkan dalam jangka panjang kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Peningkatan itu, sambungnya, bukan hanya pada tataran kepatuhan formal melainkan juga material. Wajib pajak, sambungnya, dapat sepenuhnya sadar atas kewajiban perpajakannya. (kaw)

Baca Juga: Lima Penyebab Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Sumir
Topik : kepatuhan pajak, kepatuhan formal, DJP, pemeriksaan, wajib pajak, AEoI, integrasi data perpajakan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 12:15 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 10:19 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 10 Juli 2020 | 07:57 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Selasa, 14 Juli 2020 | 14:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Juli 2020 | 13:54 WIB
ARAB SAUDI
Selasa, 14 Juli 2020 | 13:00 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:30 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 12:18 WIB
FILIPINA
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:40 WIB
FOKUS HARI PAJAK
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:39 WIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:36 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 14 Juli 2020 | 11:19 WIB
KABUPATEN BULELENG