Berita
Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:01 WIB
APEC 2021
Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
KOTA MATARAM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:01 WIB
INSENTIF KEPABEANAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Komunitas
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:16 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 13:49 WIB
INSTITUT STIAMI
Reportase
Perpajakan.id

DJP dan DJBC Pakai Hasil Analisis PPATK Soal Pidana Perpajakan

A+
A-
3
A+
A-
3
DJP dan DJBC Pakai Hasil Analisis PPATK Soal Pidana Perpajakan

Kepala PPATK Dian Ediana Rae. (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat capaian pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan dalam berbagai upaya penegakan hukum, termasuk di bidang perpajakan.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) turut memanfaatkan hasil analisis dan pemeriksaan terkait tindak pidana di bidang perpajakan. Sepanjang 2020, pemanfaatannya telah menghasilkan kontribusi penerimaan negara senilai Rp9 triliun.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari joint operation 3 pihak antara PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, khususnya dalam menghadapi tindak pidana pajak, kepabeanan, dan cukai di Indonesia," katanya, Kamis (14/1/2021).

Baca Juga: Agar PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah, PKP Wajib Lakukan Ini

Dian mengatakan PPATK telah menghadapi tantangan berat sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19. Pandemi juga turut mengubah mekanisme kerja PPATK secara drastis dengan pola pekerjaan yang banyak berpusat pada skema bekerja dari rumah.

Meski demikian, tetap ada catatan positif dalam kinerja PPATK, tidak terkecuali dalam mendukung penanganan tindak pidana perpajakan di Indonesia. PPATK juga terus memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, termasuk DJP dan DJBC.

Selain itu, PPATK juga melakukan analisis untuk mendukung penyelesaian tindak pidana korupsi, narkotika, penipuan, dan pendanaan terorisme.

Baca Juga: Cara Mengganti Nomor Ponsel di DJP Online

Pada tindak pidana korupsi yang masih menjadi persoalan serius saat ini, hasil analisis dan pemeriksaan PPATK didominasi kasus yang melibatkan pejabat pemerintahan, kepala daerah, dan BUMN. Modus utamanya adalah penerimaan gratifikasi atau suap, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa.

Menurut Dian, upaya penelusuran transaksi keuangan oleh PPATK tersebut menunjukkan adanya peran professional money launderer dalam membantu proses pencucian uang dari harta hasil tindak pidana korupsi.

Biasanya, pelaku memanfaatkan perbedaan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan peraturan perundang-undangan negara lain (regulatory arbitrage), termasuk rekayasa keuangan dan rekayasa hukum.

Baca Juga: Tidak Lapor Harta di SPT Tahunan? DJP Bisa Terbitkan SP2DK

Selain itu, Dian menyebut PPATK juga membantu dalam penanganan tindak pidana lain di bidang kemanusiaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan tindak pidana lain sesuai undang-undang yang berlaku.

Namun demikian, penanganan semua tindak pidana tersebut masih terbatas pada penanganan tindak pidana asal. Sementara itu, penanganan tindak pidana pencucian uang dan asset recovery masih jauh dari harapan.

Kondisi tersebut disebabkan oleh kompleksitas tindak pidana yang bersifat lintas batas yurisdiksi, perkembangan teknologi yang belum diimbangi dengan penyempurnaan regulasi, pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK yang belum optimal, serta pemahaman terhadap ketentuan tindak pidana pencucian uang yang belum seragam.

Baca Juga: DJP: Masih Banyak yang Tidak Isi Laporan Harta dalam SPT Tahunan

"Kerja sama serta koordinasi antarinstansi terkait masih perlu diperkuat," ujarnya. (kaw)

Topik : pidana perpajakan, penegakan hukum, PPATK, Ditjen Pajak, DJP, Ditjen Bea dan Cukai, DJBC
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 23 Februari 2021 | 14:20 WIB
KONSULTASI
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:14 WIB
JAWA TIMUR
Selasa, 23 Februari 2021 | 10:57 WIB
SUMATRA UTARA
Selasa, 23 Februari 2021 | 10:30 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:01 WIB
APEC 2021
Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
KOTA MATARAM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:01 WIB
INSENTIF KEPABEANAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PADANG
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:01 WIB
SIDANG WTO
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021