PEMERIKSAAN PAJAK

DJP Bakal Cek Temuan BPKP Soal 9 Juta Hektare Sawit Tak Bayar Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 11 Mei 2023 | 16:45 WIB
DJP Bakal Cek Temuan BPKP Soal 9 Juta Hektare Sawit Tak Bayar Pajak

Ilustrasi. Foto udara pekerja menggunakan alat berat untuk menumbangkan pohon kelapa sawit di Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (29/4/2023). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Sebagai anggota dari Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas Sawit), Ditjen Pajak (DJP) akan menindaklanjuti dugaan adanya 9 juta hektare lahan sawit yang belum dibayarkan pajaknya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pemungutan PBB atas perkebunan kelapa sawit selama ini telah dilaksanakan atas objek pajak yang dilaporkan wajib pajak dalam surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Apabila terdapat objek pajak yang tidak dilaporkan dalam SPOP, DJP akan melakukan tindak lanjut.

"Tindak lanjutnya seperti apa? Dengan cara pengawasan, kalkulasi, dan SP2DK akan disampaikan. Kalau memang di CRM keluar, mungkin kami lakukan pemeriksaan," katanya, Kamis (11/5/2023).

Baca Juga:
DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Sementara itu, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh mengatakan temuan lahan perkebunan kelapa sawit seluas 9 juta hektare yang belum dibayar pajaknya itu sesungguhnya merupakan temuan berdasarkan hasil audit BPKP.

Menurutnya, data hasil audit BPKP tersebut sedang dilakukan penyandingan dengan data milik DJP.

"Kami sedang dalam proses untuk penyandingan yang diawali dengan penyampaian SPOP, terus kita kompilasi, terus setelah itu diklarifikasi," tuturnya.

Baca Juga:
Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan terdapat 9 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak dibayarkan pajaknya.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektar yang bayar pajak," ujarnya.

Sebagaimana termuat dalam Keputusan Presiden (Keppres) 9/2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Satgas Sawit untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Baca Juga:
DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

"Pembentukan satgas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan PNBP dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," bunyi Pasal 3 Keppres 9/2023.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Sawit bakal menetapkan kebijakan strategis untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit dan akan melakukan inventarisasi hak negara, baik yang berasal dari pajak maupun PNBP atas pemanfaatan lahan kelapa sawit. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

BERITA PILIHAN
Selasa, 26 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Bakal Tambah Jumlah WP yang Harus Laporkan Keuangan Berbasis XBRL

Selasa, 26 September 2023 | 16:39 WIB LAYANAN PAJAK

Ditjen Pajak Sediakan Layanan WA-bot UMKM

Selasa, 26 September 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Pajak Karbon Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Selasa, 26 September 2023 | 16:15 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kiriman Dokumen dari Luar Negeri Kena Bea Masuk? Simak Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 16:12 WIB DITJEN PAJAK

DJP Luncurkan Layanan Chatbot Pajak, Sudah Coba?

Selasa, 26 September 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Catatan Kemenkeu untuk Pemda

Selasa, 26 September 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BEI Sediakan 4 Skema Perdagangan Karbon di IDXCarbon

Selasa, 26 September 2023 | 14:47 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Cukai Minuman Manis Bakal Berlaku 2024, Pemerintah Kebut Aturannya

Selasa, 26 September 2023 | 14:45 WIB LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2023

Perluasan Basis Pajak dan Pemanfaatan Teknologi untuk Kerek Tax Ratio

Selasa, 26 September 2023 | 14:37 WIB PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Penerimaan Diproyeksi Shortfall, Bea Cukai: Yang Penting Visi Berjalan