PENERIMAAN PAJAK

Dirjen Pajak Sebut Penerimaan PPnBM Sektor Otomotif Turun 50%

Dian Kurniati | Selasa, 16 Maret 2021 | 09:00 WIB
Dirjen Pajak Sebut Penerimaan PPnBM Sektor Otomotif Turun 50%

Ilustrasi. Karyawan menjelaskan salah satu produk mobil kepada calon pembeli di salah satu dealer di Jakarta, Senin (15/2/2021). Pemerintah memberikan keringanan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil baru ketegori 4x2 atau sedan dengan mesin sampai dengan 1.500 cc mulai Maret 2021 dengan tiga tahap untuk meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan local purchase kendaraan bermotor di atas 70%. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut penerimaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari sektor otomotif mengalami tekanan berat akibat pandemi Covid-19.

Suryo mengatakan penerimaan PPnBM dari sektor otomotif tercatat hanya sekitar Rp5 triliun sepanjang 2020, sedangkan tahun sebelumnya mencapai Rp10 triliun. Dengan catatan tersebut, terjadi kontraksi 50% pada penerimaan PPnBM dari sektor otomotif.

"Memang pada situasi pandemi seperti ini, tingkat penjualan atau pergerakan di industri kendaraan bermotor betul-betul luar biasa mengkeret atau mengalami pengecilan luar biasa," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (15/3/2021).

Baca Juga:
Telanjur Ajukan Pbk Tapi Masih Salah Kode Pajak, DJP Beri Solusi Ini

Suryo mengatakan data penerimaan tersebut juga menunjukkan kinerja penjualan mobil yang mengalami kontraksi pada 2020. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong pemulihan penjualan mobil dan industri otomotif beserta sektor usaha pendukungnya.

Insentif tersebut yakni PPnBM DTP pada mobil berjenis sedan atau station wagon dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc dan kendaraan bermotor 4x2 dengan kapasitas silinder sampai dengan 1.500 cc.

Insentif PPnBM DTP 100% berlaku sepanjang Maret hingga Mei 2021. Memasuki Juni hingga Agustus 2021, berlaku insentif PPnBM DTP 50%. Insentif PPnBM DTP 25% berlaku pada September 2021 hingga Desember 2021.

Baca Juga:
Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?

Suryo berharap insentif tersebut mampu memulihkan penjualan mobil. Dalam jangka panjang, harapnya, pemberian insentif justru mampu meningkatkan penerimaan PPnBM.

"Kalau tidak dibantu, [kinerja industri otomotif] akan mengalami kondisi yang hampir sama dengan 2020. Demikian juga [penerimaan] PPnBM-nya," ujarnya. Simak pula 'Rencananya, Cakupan Insentif Pajak Pembelian Mobil Bakal Diperluas'.

Sepanjang 2020, realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)/PPnBM tercatat Rp448,4 triliun atau 88,4% dari target senilai Rp507,5 triliun. Realisasi itu tercatat minus 15,6% dibandingkan performa tahun sebelumnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

16 Maret 2021 | 10:00 WIB

Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Seluruh industri di Indonesia terkena dampak dari Covid-19, salah satunya industri otomotif. Penurunan kinerja otomotif dinilai sangat signifikan akibat pandemi. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kinerja industri otomotif di Indonesia, salah satunya adalah pemberian insentif. Diharapkan, upaya ini bisa segera memulihkan kinerja industri otomotif.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 13 April 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telanjur Ajukan Pbk Tapi Masih Salah Kode Pajak, DJP Beri Solusi Ini

Sabtu, 13 April 2024 | 14:15 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?

Sabtu, 13 April 2024 | 13:45 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan? Yang Wajib Pembukuan Lampirkan Laporan Keuangan

Sabtu, 13 April 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perpanjang SPT Tahunan, WP Badan Perlu Lampirkan 3 Dokumen Ini

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi