Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Dirjen Pajak Rilis Beleid Kebijakan Perpajakan Terkait Efek COVID-19

A+
A-
2
A+
A-
2
Dirjen Pajak Rilis Beleid Kebijakan Perpajakan Terkait Efek COVID-19

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan beleid kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus Corona (COVID-19).

Beleid yang dimaksud adalah Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-156/PJ/2020. Beleid ini ditetapkan dan diteken langsung oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 20 Maret 2020 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

“Untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19, perlu diberikan kebijakan perpajakan,” demikian bunyi salah satu pertimbangan dalam beleid tersebut.

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

Kebijakan perpajakan tersebut berupa pengecualian pengenaan sanksi administrasi perpajakan. Selanjutnya, ada pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan.

Ada pula perpanjangan batas waktu laporan penempatan harta tambahan, permohonan keberatan, penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua.

Otoritas juga mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang ditelah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A/2020 dan Nomor 13.A /2020.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut, status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona ditetapkan sejak 28 Januari 2020 hingga 29 Mei 2020.

Namun demikian, Dirjen Pajak menetapkan keadaan sebagai akibat penyebaran virus Corona sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Keadaan itu dianggap sebagai keadaan kahar (force majeur).

“Kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode keadaan kahar … diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan,” demikian bunyi penggalan Diktum Kedua beleid tersebut.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi administrasi atas keterlambatan pertama, penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT tahunan PPh) orang pribadi tahun pajak 2019. Kedua, pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019. Keduanya dilaksanakan paling lambat 30 April 2020.

Sebelumnya, ketentuan ini hanya tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020. Baca artikel ‘Simak, Ini Ketentuan Layanan Pajak DJP Mulai 16 Maret-5 April 2020’.

Salah satu ketentuan dalam SE tersebut adalah pembayaran dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019 dapat dilakukan paling lambat pada 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Simak artikel ‘Diperpanjang, Batas Akhir Lapor SPT Tahunan WP OP Jadi 30 April 2020’. (kaw)

Baca Juga: Peran Kebijakan Pajak dalam Menghadapi Krisis Keuangan

“Untuk meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19, perlu diberikan kebijakan perpajakan,” demikian bunyi salah satu pertimbangan dalam beleid tersebut.

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

Kebijakan perpajakan tersebut berupa pengecualian pengenaan sanksi administrasi perpajakan. Selanjutnya, ada pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan.

Ada pula perpanjangan batas waktu laporan penempatan harta tambahan, permohonan keberatan, penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua.

Otoritas juga mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang ditelah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A/2020 dan Nomor 13.A /2020.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut, status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona ditetapkan sejak 28 Januari 2020 hingga 29 Mei 2020.

Namun demikian, Dirjen Pajak menetapkan keadaan sebagai akibat penyebaran virus Corona sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020. Keadaan itu dianggap sebagai keadaan kahar (force majeur).

“Kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode keadaan kahar … diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan,” demikian bunyi penggalan Diktum Kedua beleid tersebut.

Baca Juga: Apa Kabar Rencana Unifikasi SPT Masa PPh? Ini Penjelasan DJP

Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi administrasi atas keterlambatan pertama, penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (SPT tahunan PPh) orang pribadi tahun pajak 2019. Kedua, pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019. Keduanya dilaksanakan paling lambat 30 April 2020.

Sebelumnya, ketentuan ini hanya tertuang dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No.SE-13/PJ/2020. Baca artikel ‘Simak, Ini Ketentuan Layanan Pajak DJP Mulai 16 Maret-5 April 2020’.

Salah satu ketentuan dalam SE tersebut adalah pembayaran dan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019 dapat dilakukan paling lambat pada 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Simak artikel ‘Diperpanjang, Batas Akhir Lapor SPT Tahunan WP OP Jadi 30 April 2020’. (kaw)

Baca Juga: Peran Kebijakan Pajak dalam Menghadapi Krisis Keuangan
Topik : virus Corona, kahar, DJP, pelaporan SPT
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000

Eko Prasetyo

Jum'at, 27 Maret 2020 | 03:49 WIB
dengan keluarnya KEP no. 156/PJ/2020 sangat membantu setiap WP OP dalam pemenuhan kewajiban dan kepatuhan dalam pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan WP OP. #MariBicara
1
artikel terkait
Selasa, 07 April 2020 | 14:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 07 April 2020 | 11:51 WIB
PENANGANAN VIRUS CORONA
Selasa, 07 April 2020 | 11:13 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 07 April 2020 | 10:10 WIB
EFEK VIRUS CORONA
berita pilihan
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT
Rabu, 08 April 2020 | 16:16 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Rabu, 08 April 2020 | 15:45 WIB
KABUPATEN JENEPONTO
Rabu, 08 April 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 08 April 2020 | 15:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 15:05 WIB
MALAYSIA