BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PETALING JAYA, DDTCNews – Pemerintah Malaysia memastikan pengenaan windfall tax hanya akan berdampak pada sebagian kecil wajib pajak badan.
Menteri Keuangan Malaysia Zafrul Abdul Aziz mengatakan windfall tax hanya akan dikenakan pada wajib pajak badan dengan pendapatan di atas RM100 juta atau sekitar Rp345,3 miliar. Dia memperkirakan kurang dari 250 perusahaan akan dikenakan windfall tax.
"Jumlah perusahaan yang [kena windfall tax] sangat kecil," katanya, dikutip Jumat (12/11/2021).
Dalam 2 tahun terakhir ini, lanjut Zafrul, wajib pajak badan dengan pendapatan—sebelum pajak—mencapai lebih dari RM100 juta hanya 113 perusahaan. Jumlah tersebut relatif kecil ketimbang total jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia yang di atas 900 perusahaan.
Dia menjelaskan pemerintah akan menerapkan windfall tax hanya satu kali saja pada APBN 2022. Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan negara lain yang memilih menaikkan tarif pajak secara permanen.
Misal, Inggris yang menaikkan PPh badan, Arab Saudi meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), atau Indonesia menambahkan bracket PPh orang pribadi untuk yang berpenghasilan tinggi dengan tarif hingga 35%.
Nanti, wajib pajak yang memenuhi kriteria akan dikenakan tarif windfall tax sebesar 33%, lebih tinggi dari tarif PPh badan normal di Malaysia sebesar 24%.
Zafrul juga meyakini windfall tax tidak akan memengaruhi kegiatan bisnis perusahaan, termasuk soal dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebab, pajak yang dibayarkan akan terkompensasi dengan pemulihan ekonomi secara luas pada 2022.
Beberapa perusahaan yang menyatakan windfall tax tidak akan berdampak pada pembayaran dividen di antaranya Telekom Malaysia Bhd, Tenaga Nasional Bhd, dan Axiata Group Bhd.
Selain itu, Top Glove Corp Bhd yang membayar PPh badan sekitar RM2 miliar atau sekitar Rp6,83 triliun pada tahun ini juga meyakini windfall tax tidak akan berdampak pada besaran dividen yang dibagikan.
Zafrul menegaskan optimalisasi penerimaan pajak melalui windfall tax hanya untuk jangka pendek. Dalam jangka menengah, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada pajak langsung dan memperluas basis pendapatan dengan menyasar ekonomi digital.
"Kami perlu terus menggali sumber penerimaan perpajakan baru seperti perpajakan pada ekonomi digital," ujarnya seperti dilansir thestar.com.my. (rig)
