Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Dipungut Sekali, Ratusan Wajib Pajak Badan Bakal Kena Windfall Tax

A+
A-
7
A+
A-
7
Dipungut Sekali, Ratusan Wajib Pajak Badan Bakal Kena Windfall Tax

Ilustrasi.

PETALING JAYA, DDTCNews – Pemerintah Malaysia memastikan pengenaan windfall tax hanya akan berdampak pada sebagian kecil wajib pajak badan.

Menteri Keuangan Malaysia Zafrul Abdul Aziz mengatakan windfall tax hanya akan dikenakan pada wajib pajak badan dengan pendapatan di atas RM100 juta atau sekitar Rp345,3 miliar. Dia memperkirakan kurang dari 250 perusahaan akan dikenakan windfall tax.

"Jumlah perusahaan yang [kena windfall tax] sangat kecil," katanya, dikutip Jumat (12/11/2021).

Baca Juga: Dapat Resititusi Pajak Rp1,3 T, Warga Kota Ini Tak Rasakan Manfaatnya

Dalam 2 tahun terakhir ini, lanjut Zafrul, wajib pajak badan dengan pendapatan—sebelum pajak—mencapai lebih dari RM100 juta hanya 113 perusahaan. Jumlah tersebut relatif kecil ketimbang total jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia yang di atas 900 perusahaan.

Dia menjelaskan pemerintah akan menerapkan windfall tax hanya satu kali saja pada APBN 2022. Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan negara lain yang memilih menaikkan tarif pajak secara permanen.

Misal, Inggris yang menaikkan PPh badan, Arab Saudi meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), atau Indonesia menambahkan bracket PPh orang pribadi untuk yang berpenghasilan tinggi dengan tarif hingga 35%.

Baca Juga: Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Nanti, wajib pajak yang memenuhi kriteria akan dikenakan tarif windfall tax sebesar 33%, lebih tinggi dari tarif PPh badan normal di Malaysia sebesar 24%.

Zafrul juga meyakini windfall tax tidak akan memengaruhi kegiatan bisnis perusahaan, termasuk soal dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Sebab, pajak yang dibayarkan akan terkompensasi dengan pemulihan ekonomi secara luas pada 2022.

Beberapa perusahaan yang menyatakan windfall tax tidak akan berdampak pada pembayaran dividen di antaranya Telekom Malaysia Bhd, Tenaga Nasional Bhd, dan Axiata Group Bhd.

Baca Juga: Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Selain itu, Top Glove Corp Bhd yang membayar PPh badan sekitar RM2 miliar atau sekitar Rp6,83 triliun pada tahun ini juga meyakini windfall tax tidak akan berdampak pada besaran dividen yang dibagikan.

Zafrul menegaskan optimalisasi penerimaan pajak melalui windfall tax hanya untuk jangka pendek. Dalam jangka menengah, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pada pajak langsung dan memperluas basis pendapatan dengan menyasar ekonomi digital.

"Kami perlu terus menggali sumber penerimaan perpajakan baru seperti perpajakan pada ekonomi digital," ujarnya seperti dilansir thestar.com.my. (rig)

Baca Juga: Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Topik : malaysia, windfall tax, kebijakan pajak, penerimaan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 24 Januari 2022 | 15:19 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak 2021 Tinggi, Menkeu: Levelnya Seperti Sebelum Krisis

Senin, 24 Januari 2022 | 12:30 WIB
KAMBOJA

Pemungutan PPN atas Transaksi di e-Commerce Ditunda 3 Bulan

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap