KANWIL DJP JAWA TIMUR III

Diberi Kesempatan 2 Tahun, Tersangka Pajak Akhirnya Ditahan di Kejari

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Maret 2024 | 11:30 WIB
Diberi Kesempatan 2 Tahun, Tersangka Pajak Akhirnya Ditahan di Kejari

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur III menyerahkan tersangka pajak beserta berkas dan barang buktinya Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang pada 15 Februari 2024.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Ari Kuswadi mengatakan Kejari telah menahan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial S. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh tersangka telah merugikan negara hingga Rp323,57 juta.

“Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka S. Penahanan tersebut merupakan prosedur yang sah menurut undang-undang yang berlaku serta bersifat memaksa,” katanya dikutip dari situs web DJP, Jumat (15/3/2024).

Baca Juga:
Beri Conditional Rebate ke Distributor, Bagaimana Ketentuan Pajaknya?

Tersangka S merupakan pengusaha di bidang pembuatan alat pengangkat dan pemindah (conveyor) yang terbukti telah melakukan tindak pidana perpajakan berupa dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN.

Selain itu, tersangka juga menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari para konsumen.

Atas tindakan tersebut, S dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d atau Pasal 39 ayat (1) huruf i UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 300% atau setara dengan Rp970,73 juta.

Baca Juga:
Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

“Selama 2018 - 2020, tersangka telah melakukan penjualan dan menerima uang pelunasan PPN sebesar Rp323,57 juta dari para pembeli. Namun, uang PPN yang telah dipungut dari pembeli tidak disetorkan ke kas negara oleh tersangka,” ujar Danny, penyidik pajak dari Kanwil DJP Jatim III.

Danny menuturkan bahwa upaya pemidanaan tersangka S merupakan upaya terakhir dalam membina wajib pajak. Sebelum memulai penegakan hukum, tim penyidik dari kantor pajak telah melakukan beberapa kali imbauan, tetapi tersangka mengabaikannya.

“Selama hampir 2 tahun, kami terus mempersuasi dan memberikan kesempatan kepada tersangka S untuk segera melunasi kewajiban pajaknya. Namun, karena tidak ada itikad baik, kami memutuskan untuk melanjutkan proses hukum,” tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

BERITA PILIHAN
Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIAMIS

Pemkab Tetapkan Tarif Pajak Jasa Hiburan 40%

Kamis, 23 Mei 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Pengusaha Konstruksi Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Adakan Visit

Kamis, 23 Mei 2024 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Sampaikan Pengaduan Pajak dan Bea Cukai ke Komwasjak

Kamis, 23 Mei 2024 | 13:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ada Banyak Insentif, Pemerintah Harap Investor Ramai Investasi di IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Fasilitas Pajak atas Pendirian atau Pemindahan Kantor Pusat ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Apakah BUMDes Perlu Bikin NPWP Terpisah dari Pemerintah Desa?

Kamis, 23 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditjen Pajak akan Awasi Realisasi Pemindahan Kantor ke IKN

Kamis, 23 Mei 2024 | 10:30 WIB PER-6/PJ/2011

Zakat Tak Bisa Jadi Pengurang Pajak Jika Hal Ini Terjadi