Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Dianggap Sukses Tekan Emisi, Singapura Kembali Naikkan Pajak Karbon

A+
A-
4
A+
A-
4
Dianggap Sukses Tekan Emisi, Singapura Kembali Naikkan Pajak Karbon

Seorang perempuan berpayung menyeberang jalan di keramaian jalanan Singapura, beberapa waktu lalu. Otoritas pajak Singapura meraup setoran pajak S$53,5 miliar atau Rp580,16 triliun sepanjang tahun fiskal 2019/2020 atau tumbuh 2,1% secara tahunan, walaupun ada pandemi Covid-19. (Foto: unsplash.com)

SINGAPURA, DDTCNews – Dua anggota kabinet pemerintah Singapura mengajukan rencana kenaikan pajak karbon kepada parlemen. Dalam usulannya tersebut, kenaikan pajak karbon perlu dipertimbangkan dan dihitung secara matang. Hal ini dilakukan agar pelaku bisnis dan masyarakat dapat beradaptasi dengan baik.

Menteri Kesinambungan dan Lingkungan Grace Fu mengonfirmasi jika saat ini pemerintah tengah dalam perundingan bersama parlemen mengenai kenaikan tarif pajak karbon.

“Pajak karbon adalah pusat dari usaha pemerintah melawan perubahan iklim. Pemerintah dan anggota parlemen telah menyetujui dibutuhkannya kenaikan pajak karbon untuk mendukung ekonomi rendah karbon di masa mendatang,” ujar Fu, dikutip Senin (17/01/2022).

Baca Juga: IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Pajak karbon di Singapura telah diberlakukan sejak 2019. Tarif yang dikenakan senilai SGD5, setara Rp53 ribu, per metrik ton dari emisi yang dikeluarkan. Menurut Fu, Menteri Keuangan juga akan memasukkan hasil review terkait kenaikan pajak karbon dalam rencana anggaran 2022.

Lebih lanjut, Fu menjelaskan bahwa sejauh ini pajak karbon telah berhasil menangkal 80% dari total emisi di Singapura. Di sisi lain, cukai atas bahan bakar kendaraan berhasil menangkal hingga 90%. Jumlah ini menjadi jumlah terbesar di dunia.

Pemerintah berencana untuk menganggarkan pendapatan yang diterima dari pajak karbon untuk mendukung penggunaan teknologi yang mendukung efisiensi energi. Rencana ini akan dilakukan selama 5 tahun pertama sejak pajak karbon diterapkan.

Baca Juga: Istana Serahkan Keputusan Pengenaan Pajak Baru Kepada Marcos

“Sebagian hasil dari pajak karbon juga akan digunakan untuk mengelola dampak dari pajak karbon rumah tangga,” tambah Fu dalam Tax Notes International.

Pada 3 tahun pertama sejak diimplementasikannya pajak karbon, pemerintah memberikan potongan pajak. Hal ini dilakukan untuk menutup adanya kenaikan tagihan listrik dan gas yang harus ditanggung masyarakat. Kebijakan ini disampaikan kepada parlemen oleh Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong. (sap)

Baca Juga: Tarik Investor, Negara Ini Bebaskan PPN Transaksi Kripto Hingga 2023
Topik : pajak internasional, pajak karbon, netralitas karbon, pajak lingkungan, Singapura, emisi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kode Objek Pajak dan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian