Delegasi DJP Beberapa Negara Berkumpul di Australia, Bahas Apa?

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menghadiri acara Multilateral Partner Program Workshop yang dihelat oleh Australian Taxation Office (ATO). Sejumlah pelajaran dipetik oleh otoritas.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan kegiatan workshop tersebut menghadirkan beberapa delegasi dari otoritas pajak di kawasan Asia dan Afrika. Berbagai aspek jadi pembahasan dalam forum yang berlangsung pada 25-26 Februari 2020.

"Acara tersebut dihadiri oleh delegasi dari negara Australia, Malaysia, Filipina, Jepang, Kamboja, Kenya, Indonesia, Uganda, Papua New Guinea (PNG), Selandia Baru dan Singapura," katanya di Jakarta, Selasa petang (3/3/2020).

John memaparkan ajang workshop ini dirancang sebagai ajang untuk bertukar pengalaman (exchange of experience) sesama otoritas pajak yang hadir. Oleh karena itu, berbagai topik jadi bahan pembahasan di antara delegasi.

Isu pajak aktual yang dibahas antara lain terkait dengan pengelolaan utang pajak (debt management), pengenalan dasar atas pengelolaan data (introduction to data management), dan pemanfaatan data untuk informasi dan mitigasi risiko (data to information and risk).

Menurut John, tiga aspek tersebut penting karena sekarang ini pertukaran data antara otoritas pajak sudah jamak dilakukan baik secara otomatis maupun dengan permintaan.

Kemudian pembahasan juga menyasar isu penyelesaian sengketa pajak dan pertukaran informasi (exchange of information). Dua aspek ini sangat berkaitan dengan tantangan atas pemajakan raksasa ekonomi digital yang tengah disusun kerangka konsensusnya.

"Tantangan perpajakan dari perkembangan ekonomi digital dan e-commerce juga menjadi topik yang dibahas dalam workshop ini," ungkapnya.

Selain itu, DJP juga banyak belajar dari ATO terkait dengan penanganan shadow economy. Hal ini menjadi relevan dengan tugas DJP untuk memperluas basis pajak dan masih tingginya sektor ekonomi informal di Indonesia.

"Pembahasan juga menyasar soal penanganan masalah shadow economy dan bagaimana Australia melakukan reformasi sistem goods and service tax (GST)," imbuhnya. (Bsi)