Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Delegasi DJP Beberapa Negara Berkumpul di Australia, Bahas Apa?

A+
A-
3
A+
A-
3
Delegasi DJP Beberapa Negara Berkumpul di Australia, Bahas Apa?

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menghadiri acara Multilateral Partner Program Workshop yang dihelat oleh Australian Taxation Office (ATO). Sejumlah pelajaran dipetik oleh otoritas.

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan kegiatan workshop tersebut menghadirkan beberapa delegasi dari otoritas pajak di kawasan Asia dan Afrika. Berbagai aspek jadi pembahasan dalam forum yang berlangsung pada 25-26 Februari 2020.

"Acara tersebut dihadiri oleh delegasi dari negara Australia, Malaysia, Filipina, Jepang, Kamboja, Kenya, Indonesia, Uganda, Papua New Guinea (PNG), Selandia Baru dan Singapura," katanya di Jakarta, Selasa petang (3/3/2020).

Baca Juga: OECD: 84 Juta Rekening Luar Negeri Sudah Terpantau Otoritas Pajak

John memaparkan ajang workshop ini dirancang sebagai ajang untuk bertukar pengalaman (exchange of experience) sesama otoritas pajak yang hadir. Oleh karena itu, berbagai topik jadi bahan pembahasan di antara delegasi.

Isu pajak aktual yang dibahas antara lain terkait dengan pengelolaan utang pajak (debt management), pengenalan dasar atas pengelolaan data (introduction to data management), dan pemanfaatan data untuk informasi dan mitigasi risiko (data to information and risk).

Menurut John, tiga aspek tersebut penting karena sekarang ini pertukaran data antara otoritas pajak sudah jamak dilakukan baik secara otomatis maupun dengan permintaan.

Baca Juga: OECD: Tren Pertukaran Informasi Perpajakan di Afrika Melesat

Kemudian pembahasan juga menyasar isu penyelesaian sengketa pajak dan pertukaran informasi (exchange of information). Dua aspek ini sangat berkaitan dengan tantangan atas pemajakan raksasa ekonomi digital yang tengah disusun kerangka konsensusnya.

"Tantangan perpajakan dari perkembangan ekonomi digital dan e-commerce juga menjadi topik yang dibahas dalam workshop ini," ungkapnya.

Selain itu, DJP juga banyak belajar dari ATO terkait dengan penanganan shadow economy. Hal ini menjadi relevan dengan tugas DJP untuk memperluas basis pajak dan masih tingginya sektor ekonomi informal di Indonesia.

Baca Juga: Duh, Ditjen Pajak Sebut Pertukaran Informasi Keuangan Terhambat Corona

"Pembahasan juga menyasar soal penanganan masalah shadow economy dan bagaimana Australia melakukan reformasi sistem goods and service tax (GST)," imbuhnya. (Bsi)

Topik : perjanjian multilateral, pertukaran informasi, shadow economy
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 27 November 2019 | 11:06 WIB
PERTUKARAN INFORMASI
Senin, 25 November 2019 | 17:21 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Senin, 25 November 2019 | 14:33 WIB
INDIA
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP