Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Deddy Corbuzier Kerap Beramal, Sri Mulyani Tawarkan Pengurang Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Deddy Corbuzier Kerap Beramal, Sri Mulyani Tawarkan Pengurang Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam podcast Deddy Corbuzier. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menawarkan fasilitas pengurang penghasilan bruto atas pajak penghasilan (PPh) kepada influencer Deddy Corbuzier. Alasannya, Deddy dinilai aktif memberikan sumbangan kepada pihak yang membutuhkan.

Tawaran itu bermula ketika Deddy bercerita mengenai Yayasan Indonesia Pasti Bisa yang dia bentuk untuk membantu penanganan dampak pandemi Covid-19. Menurut Sri Mulyani, biaya sumbangan yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan PPh.

"Kamu sudah bayar pajak, kamu masih melakukan kegiatan sosial yang luar biasa. Kalau kita katakan sekarang, beberapa hal yang kalau kegiatan sosialnya bagian dari marketing kamu, bisa deductible," katanya dalam dalam Deddy Corbuzier Podcast, dikutip Jumat (7/1/2022).

Baca Juga: Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m UU Pajak Penghasilan (PPh) memerinci biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya-biaya tersebut yakni, pertama, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.

Kedua, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Ketiga, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Keempat, sumbangan fasilitas pendidikan. Kelima, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Selain itu, pemerintah melalui PP 29/2020 juga sempat menetapkan sumbangan penanganan Covid-19 dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Namun, periode insentif berupa sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2021.

Baca Juga: Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak

Sayangnya, Deddy mengungkapkan ketidaktertarikannya terhadap tawaran Sri Mulyani mengenai biaya sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto. Menurut Deddy, dia ikhlas memberikan sumbangan dan membantu orang lain.

"Enggak, saya enggak pernah bilang-bilang. Saya kalau bantu orang, ikhlas," ujarnya.

Sri Mulyani pun senang jika Deddy ikhlas membantu masyarakat dan tidak mengharapkan pengurang penghasilan bruto. Menurutnya, sumbangan yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala lebih banyak.

Baca Juga: Penyesuaian PPN di UU HPP Dinilai Lebih Rasional, Begini Penjelasannya

"Tapi kamu tidak mau. Ya sudah, nanti malah enggak dapat pahala. Sudahlah, kalau itu bagian dari pahala ya ikhlaskan saja," katanya.

Dalam pertemuannya dengan Sri Mulyani, Deddy juga menyatakan selalu patuh membayar pajak. Menurutnya, pajak yang dia bayarkan mencapai miliaran rupiah setiap tahun. (sap)

Baca Juga: Antisipasi M-Pajak Eror, UMKM Perlu Pencatatan Cadangan Tanpa Aplikasi
Topik : UU HPP, PPh, pajak penghasilan, wajib pajak, Sri Mulyani, Deddy Corbuzier

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 08:10 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Postur APBN 2022 Diubah, Target Pendapatan Negara Naik Rp420,1 Triliun

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS