Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Dampak Pajak Minimum Global, Tarif Pajak Negara Ini Naik 3 Kali Lipat

A+
A-
0
A+
A-
0
Dampak Pajak Minimum Global, Tarif Pajak Negara Ini Naik 3 Kali Lipat

Ilustrasi.

VALLETTA, DDTCNews - Sebanyak 18 hingga 20 perusahaan multinasional di Malta diperkirakan harus membayar pajak 3 kali lipat lebih besar dari yang biasanya mereka bayar. Kondisi ini disebabkan tercapainya konsensus global.

Dengan adanya ketentuan pajak korporasi minimum global pada konsensus, tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan berpotensi meningkat dari yang saat ini sebesar 5% menjadi 15%.

"Perusahaan yang tercakup pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) bakal membayar pajak sebesar EUR50 juta hingga EUR60 juta setiap tahunnya," tulis Kementerian Keuangan Malta dalam estimasinya, dikutip Sabtu (4/12/2021).

Baca Juga: Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

Untuk mempertahankan daya saing Malta menjelang diimplementasikannya tarif pajak minimum global pada 2023, Kementerian Keuangan akan memperjuangkan aspek carve-out pada Pilar 2.

Tak hanya itu, Pemerintah Malta dikabarkan juga sedang merancang kebijakan untuk menarik investasi dari perusahaan yang memiliki pendapatan global di bawah EUR750 juta.

Bila suatu perusahaan memiliki pendapatan di bawah EUR750 juta dalam setahun, maka perusahaan tersebut tidak tercakup ke dalam Pilar 2 dan tidak wajib membayar pajak minimum global dengan tarif 15%.

Baca Juga: Pariwisata Masih Megap-Megap, Otoritas Ini Tunda Lagi Pajak Turis

"Kami sedang berupaya untuk menarik perusahaan semacam itu sekarang, perusahaan yang sedikit di bawah threshold. Bukannya kami tak pernah melakukan ini sebelumnya, tapi sekarang hal ini menjadi prioritas," ujar pejabat di lingkungan pemerintahan Malta seperti dilansir timesofmalta.com.

Untuk diketahui, tarif pajak korporasi atau statutory corporate tax rate di Malta sesungguhnya mencapai 35% dari laba perusahaan. Meski demikian, Malta memberikan banyak keringanan pajak bagi perusahaan asing sehingga tarif pajak efektif yang dibayar perusahaan menjadi hanya sebesar 5%. (sap)

Baca Juga: Kenakan Tarif Preferensial, Negara Ini Kehilangan Setoran Rp11 Triliun
Topik : pajak internasional, konsensus pajak global, pajak digital, digital economy, PPh badan, Malta

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ingin Bangun 11 Pabrik Cip di AS, Samsung Minta Keringanan Pajak

Minggu, 31 Juli 2022 | 13:00 WIB
SPANYOL

Shakira Tolak Tagihan Pajak Rp219 Miliar

Sabtu, 30 Juli 2022 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Usulan Pajak Minimum Senat AS Ditolak Industri, Tapi Didukung Ritel

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat