Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

'Country-by-Country Reporting' Siap Diterapkan

0
0

BRASÍLIA, DDTCNews – Pada Senin (7/11) lalu, Kementerian Keuangan dan Otoritas Pajak Brazil merilis draft instruksi Public Consultation RFB No.11 tahun 2016 untuk secara resmi mengenalkan persyaratan country-by-country reporting (CbCR) yang sejalan dengan implementasi Aksi 13 proyek Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) yang dipelopori oleh OECD/G20.

Draft Instruksi dirilis dalam bahasa Portugis, yang berisi mengenai pelaksanaan persyaratan CbCR bagi perusahaan induk di Brasil dengan batas pendapatan konsolidasi tahunan lebih dari BRL2,260 triliun (Rp9.192 triliun).

“Mereka akan diminta untuk menyampaikan CbCR setiap tahunnya kepada otoritas pajak, yang isinya berupa dokumentasi pendapatan mereka, keuntungan, pajak yang dibayar dan yang masih harus dibayar, jumlah karyawan, modal, laba ditahan, dan aset berwujud untuk setiap yurisdiksi pajak di mana mereka melakukan bisnis,” ungkap rilis tersebut.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Laporan ini juga harus mencakup identifikasi setiap entitas anggota, termasuk identifikasi yurisdiksi di mana entitas tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri, entitas didirikan, dan  lokasi dari sifat utama kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Persyaratan CbCR ini baru akan berlaku untuk periode keuangan yang dimulai dari 2016. Perusahaan yang mengajukan CbCR harus merupakan perusahaan induk dari grup multinasional dan merupakan subjek pajak di Brasil.

Sanki akan berlaku jika perusahaan gagal untuk memberikan CbCR sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau memberikan informasi yang tidak sesuai.

Baca Juga: Wah, Muncul Dorongan Agar CbCR Dapat Diakses Publik

Selain itu, seperti dilansir dalam tax-news.com, pada 21 Oktober 2016, OECD mengumumkan bahwa Brazil telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports ("CbC MCAA").

Berdasarkan CBC MCAA ini, negara yang melakukan perjanjian dapat bertukar CbCR dengan negara lainnya jika mereka memiliki persyaratan pelaksanan CbCR dan menjadi bagian dalam kerangka kerja sama Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (“OECD Convention”).

Adapun konsultasi publik terkait pembahasan kebijakan pelaporan CbCr ini akan dibuka mulai 7 November hingga 21 November 2016. (Amu)

Baca Juga: Ini Dampak CbCR India-AS Terhadap Kepatuhan Perusahaan

“Mereka akan diminta untuk menyampaikan CbCR setiap tahunnya kepada otoritas pajak, yang isinya berupa dokumentasi pendapatan mereka, keuntungan, pajak yang dibayar dan yang masih harus dibayar, jumlah karyawan, modal, laba ditahan, dan aset berwujud untuk setiap yurisdiksi pajak di mana mereka melakukan bisnis,” ungkap rilis tersebut.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Laporan ini juga harus mencakup identifikasi setiap entitas anggota, termasuk identifikasi yurisdiksi di mana entitas tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri, entitas didirikan, dan  lokasi dari sifat utama kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Persyaratan CbCR ini baru akan berlaku untuk periode keuangan yang dimulai dari 2016. Perusahaan yang mengajukan CbCR harus merupakan perusahaan induk dari grup multinasional dan merupakan subjek pajak di Brasil.

Sanki akan berlaku jika perusahaan gagal untuk memberikan CbCR sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau memberikan informasi yang tidak sesuai.

Baca Juga: Wah, Muncul Dorongan Agar CbCR Dapat Diakses Publik

Selain itu, seperti dilansir dalam tax-news.com, pada 21 Oktober 2016, OECD mengumumkan bahwa Brazil telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports ("CbC MCAA").

Berdasarkan CBC MCAA ini, negara yang melakukan perjanjian dapat bertukar CbCR dengan negara lainnya jika mereka memiliki persyaratan pelaksanan CbCR dan menjadi bagian dalam kerangka kerja sama Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (“OECD Convention”).

Adapun konsultasi publik terkait pembahasan kebijakan pelaporan CbCr ini akan dibuka mulai 7 November hingga 21 November 2016. (Amu)

Baca Juga: Ini Dampak CbCR India-AS Terhadap Kepatuhan Perusahaan
Topik : berita pajak internasional, dokumentasi transfer pricing, cbcr
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
berita pilihan
Selasa, 21 Mei 2019 | 18:24 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 21 Mei 2019 | 16:44 WIB
JERMAN
Selasa, 21 Mei 2019 | 14:39 WIB
KENYA
Selasa, 21 Mei 2019 | 11:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 20 Mei 2019 | 16:37 WIB
RUSIA
Senin, 20 Mei 2019 | 15:38 WIB
FILIPINA
Senin, 20 Mei 2019 | 14:45 WIB
ARAB SAUDI