Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

'Country-by-Country Reporting' Siap Diterapkan

0
0

BRASÍLIA, DDTCNews – Pada Senin (7/11) lalu, Kementerian Keuangan dan Otoritas Pajak Brazil merilis draft instruksi Public Consultation RFB No.11 tahun 2016 untuk secara resmi mengenalkan persyaratan country-by-country reporting (CbCR) yang sejalan dengan implementasi Aksi 13 proyek Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) yang dipelopori oleh OECD/G20.

Draft Instruksi dirilis dalam bahasa Portugis, yang berisi mengenai pelaksanaan persyaratan CbCR bagi perusahaan induk di Brasil dengan batas pendapatan konsolidasi tahunan lebih dari BRL2,260 triliun (Rp9.192 triliun).

“Mereka akan diminta untuk menyampaikan CbCR setiap tahunnya kepada otoritas pajak, yang isinya berupa dokumentasi pendapatan mereka, keuntungan, pajak yang dibayar dan yang masih harus dibayar, jumlah karyawan, modal, laba ditahan, dan aset berwujud untuk setiap yurisdiksi pajak di mana mereka melakukan bisnis,” ungkap rilis tersebut.

Baca Juga: OECD: Ada Lebih dari 2.200 Hubungan Bilateral untuk Pertukaran CbCR

Laporan ini juga harus mencakup identifikasi setiap entitas anggota, termasuk identifikasi yurisdiksi di mana entitas tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri, entitas didirikan, dan lokasi dari sifat utama kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Persyaratan CbCR ini baru akan berlaku untuk periode keuangan yang dimulai dari 2016. Perusahaan yang mengajukan CbCR harus merupakan perusahaan induk dari grup multinasional dan merupakan subjek pajak di Brasil.

Sanki akan berlaku jika perusahaan gagal untuk memberikan CbCR sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau memberikan informasi yang tidak sesuai.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Selain itu, seperti dilansir dalam tax-news.com, pada 21 Oktober 2016, OECD mengumumkan bahwa Brazil telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports ("CbC MCAA").

Berdasarkan CBC MCAA ini, negara yang melakukan perjanjian dapat bertukar CbCR dengan negara lainnya jika mereka memiliki persyaratan pelaksanan CbCR dan menjadi bagian dalam kerangka kerja sama Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (“OECD Convention”).

Adapun konsultasi publik terkait pembahasan kebijakan pelaporan CbCr ini akan dibuka mulai 7 November hingga 21 November 2016. (Amu)

Baca Juga: Wah, Muncul Dorongan Agar CbCR Dapat Diakses Publik

“Mereka akan diminta untuk menyampaikan CbCR setiap tahunnya kepada otoritas pajak, yang isinya berupa dokumentasi pendapatan mereka, keuntungan, pajak yang dibayar dan yang masih harus dibayar, jumlah karyawan, modal, laba ditahan, dan aset berwujud untuk setiap yurisdiksi pajak di mana mereka melakukan bisnis,” ungkap rilis tersebut.

Baca Juga: OECD: Ada Lebih dari 2.200 Hubungan Bilateral untuk Pertukaran CbCR

Laporan ini juga harus mencakup identifikasi setiap entitas anggota, termasuk identifikasi yurisdiksi di mana entitas tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri, entitas didirikan, dan lokasi dari sifat utama kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Persyaratan CbCR ini baru akan berlaku untuk periode keuangan yang dimulai dari 2016. Perusahaan yang mengajukan CbCR harus merupakan perusahaan induk dari grup multinasional dan merupakan subjek pajak di Brasil.

Sanki akan berlaku jika perusahaan gagal untuk memberikan CbCR sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau memberikan informasi yang tidak sesuai.

Baca Juga: Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Selain itu, seperti dilansir dalam tax-news.com, pada 21 Oktober 2016, OECD mengumumkan bahwa Brazil telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports ("CbC MCAA").

Berdasarkan CBC MCAA ini, negara yang melakukan perjanjian dapat bertukar CbCR dengan negara lainnya jika mereka memiliki persyaratan pelaksanan CbCR dan menjadi bagian dalam kerangka kerja sama Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (“OECD Convention”).

Adapun konsultasi publik terkait pembahasan kebijakan pelaporan CbCr ini akan dibuka mulai 7 November hingga 21 November 2016. (Amu)

Baca Juga: Wah, Muncul Dorongan Agar CbCR Dapat Diakses Publik
Topik : berita pajak internasional, dokumentasi transfer pricing, cbcr
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 20 September 2019 | 14:55 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 20 September 2019 | 14:26 WIB
KENYA
Jum'at, 20 September 2019 | 11:57 WIB
BRASIL
Kamis, 19 September 2019 | 15:23 WIB
LATVIA
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG