REFORMASI PAJAK

Coretax System Bakal Reformasi Administratif Pajak, Ini Penjelasannya

Dian Kurniati | Sabtu, 03 Februari 2024 | 11:30 WIB
Coretax System Bakal Reformasi Administratif Pajak, Ini Penjelasannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan turut mereformasi layanan administratif wajib pajak.

DJP menyatakan wajib pajak nantinya akan lebih mudah mengakses layanan administratif. Dalam hal ini, wajib pajak dapat menyelesaikan administrasi pemberitahuan, pengajuan, atau pemprosesan permohonan yang berhubungan dengan fasilitas, perizinan, termasuk permohonan non keberatan dan keberatan serta layanan lainnya.

"Mayoritas layanan administratif akan diproses secara online dan otomatisasi," bunyi narasi yang dibacakan dalam video Youtube DJP, dikutip pada Sabtu (3/2/2024).

Baca Juga:
Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

DJP kemudian memberikan contoh layanan yang tersedia pada sistem antara lain pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT, dan permohonan surat keterangan PPh final UMKM.

Selain itu, juga tersedia layanan konfirmasi status wajib pajak, permohonan surat keterangan bebas pajak, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, permohonan surat keterangan tidak dipungut, serta pengajuan angsuran pembayaran pajak.

Video tersebut kemudian menjelaskan prosedur wajib pajak memanfaatkan layanan administratif DJP melalui click, call, and counter (3C). Pertama, click atau mengakses portal wajib pajak.

Baca Juga:
DJP: Wajib Pajak Non-Efektif Harus Ikut Padankan NIK dengan NPWP

Layanan administratif dapat diajukan, dipantau, maupun dilihat hasil serta riwayatnya pada menu Administrative Services.

Kedua, call yakni menghubungi DJP melalui nomor telepon 1500200 untuk memperoleh layanan administratif tertentu.

Ketiga, counter atau memperoleh layanan administratif dengan menyampaikannya secara tertulis melalui pos, jasa ekspedisi, atau disampaikan secara langsung ke kantor pajak.

"Bagaimana dengan keamanan data Kawan Pajak? Tenang, layanan administratif melalui portal wajib pajak akan dilengkapi proses otentifikasi akses berupa akun portal wajib pajak, sertifikat elektronik, e-Kuasa," bunyi narasi yang dibacakan dalam video.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP: Wajib Pajak Non-Efektif Harus Ikut Padankan NIK dengan NPWP

Minggu, 19 Mei 2024 | 08:30 WIB KANWIL DJP SULUTTENGGOMALUT

Sengaja Tidak Setor Pajak, Direktur CV Kena Vonis Denda Rp 347 Juta

BERITA PILIHAN
Minggu, 19 Mei 2024 | 20:20 WIB UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Silaturahmi Alumni FEB (KAFEB) UNS, Darussalam Berbagi Pengalaman

Minggu, 19 Mei 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Baru Daftar NPWP Orang Pribadi, WP Tak Perlu Lakukan Pemadanan NIK

Minggu, 19 Mei 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Pemanfaatan PPh Final 0 Persen di IKN, Begini Ketentuannya

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

BP2MI Minta Barang Kiriman PMI yang Tertahan Segera Diproses

Minggu, 19 Mei 2024 | 12:00 WIB PERATURAN PAJAK

Jika Ini Terjadi, DJP Bisa Minta WP Naikkan Angsuran PPh Pasal 25

Minggu, 19 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh 21 atas Penarikan Uang Manfaat Pensiun bagi Pegawai