Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan

Ilustrasi.

CHISINAU, DDTCNews – Moldova berkomitmen untuk mulai menerapkan standar pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan pajak secara otomatis atau standar automatic exchange of financial account information in tax matters (AEoI) pada 2023.

Ketua Forum Global OECD Maria José Garde menyambut baik komitmen Moldova. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah yang tepat dalam mewujudkan standar transparansi dan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan pajak secara global.

“Kami menyambut komitmen Moldova pada September 2023. Kami akan terus membantu Moldova dalam menerapkan standar AEoI dan mengatasi setiap tantangan yang mungkin muncul,” katanya dikutip dari laman resmi OECD, Jumat (24/09/2021).

Baca Juga: Unggul di Pemilu 2022, Capres Ini Dituntut Lanjutkan Reformasi Pajak

Upaya Moldova menerapkan AEoI dilatarbelakangi tren peningkatan kasus penghindaran pajak di negara itu. Pada 1994, korelasi penghindaran pajak terhadap PDB mencapai 4,5%. Pada 2008, angka tersebut meningkat lebih dari 9 kali lipat.

Garde berharap penerapan AEOI yang sudah diadopsi oleh 100 yurisdiksi di dunia ini bisa membantu Moldova dalam meningkatkan perolehan pendapatan negaranya dari pajak.

Sementara itu, Menteri Keuangan Moldova Dumitru Budianschi menyatakan Moldova berkomitmen menerapkan AEoI sebagai salah satu cara dalam mengatasi praktik-praktik penghindaran pajak serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Sekadar informasi, AEoI merupakan transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen pajak. Data atau informasi tersebut meliputi berbagai jenis penghasilan, seperti dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun.

Dengan demikian, AEoI membuat otoritas pajak negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen dapat memeriksa laporan pajak (SPT) wajib pajak guna memverifikasi keakuratan atas penghasilan dari luar negeri yang telah dilaporkan.

Moldova akan menjadi negara ke-119 yang tergabung dalam AEoI. Sebelumnya, negara lain seperti Indonesia, Ghana, Jerman, Kuwait, Korea dan lainnya sudah bergabung terlebih dahulu dalam komitmen pertukaran informasi keuangan dalam masalah pajak tersebut. (rizki/rig)

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Topik : moldova, AEoI, penghindaran pajak, pertukaran informasi, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran