Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:44 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:11 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Cash Receipt System akan Diterapkan untuk Transaksi Kontan

A+
A-
2
A+
A-
2
Cash Receipt System akan Diterapkan untuk Transaksi Kontan

Pengunjung berbelanja di salah satu gerai di Kuningan City, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Cash receipt system akan diterapkan pada pengusaha kena pajak yang transaksinya business-to-consumer apabila Rancangan Undang-Undang tentang Pajak atas Barang dan Jasa diterapkan. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nz)
 

JAKARTA, DDTCNews - Cash receipt system (CRS) akan diterapkan pada pengusaha kena pajak (PKP) yang transaksinya berorientasi business-to-consumer (B2C) apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pajak atas Barang dan Jasa diterapkan.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Ditjen Pajak (DJP) Iwan Djuniardi mengatakan CRS akan diterapkan terutama pada usaha yang transaksinya masih secara tunai.

"Itu adalah sistem online yang ditempatkan pada merchant-merchant terutama yang transaksinya masih cash, makanya disebut CRS," ujar Iwan di Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga: Gantikan UU PPN, RUU Pajak atas Barang dan Jasa Disusun

PKP yang transaksinya cenderung business-to-business (B2B) tidak didorong untuk menerapkan CRS. Menurut Iwan, transaksi antarpelaku bisnis sudah terakomodasi melalui e-faktur.

Perangkat yang nantinya digunakan pengusaha kena pajak (PKP) untuk mengadopsi CRS pun bermacam-macam, mulai dari tapping box yang sering digunakan pemerintah daerah untuk merekam transaksi untuk kepentingan pajak hotel dan restoran, electronic data capture, hingga smartphone.

Dalam penerapan baik dari sisi regulasi maupun teknologi, Iwan menerangkan DJP masih melakukan benchmarking dengan negara-negara lain yang telah menerapkan CRS.

Baca Juga: Reformasi Perpajakan, Kontribusi PPN dalam Penerimaan Bakal Dinaikkan

Iwan mencontohkan terdapat negara yang menerapkan CRS yang hanya memanfaatkan teknologi tersebut hanya untuk memantau transaksi antara PKP dan konsumen akhir. Terdapat pula negara yang langsung merekam dan memungut PPN melalui CRS.

Di China, sambungnya, penerapan CRS di negara tersebut bahkan didukung oleh sistem PPN prepaid di mana PKP menyetorkan PPN terlebih dahulu di awal dan memungut PPN dari konsumen atas setiap transaksi.

Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Arif Yanuar sebelumnya mengatakan CRS mampu merekam transaksi secara otomatis sehingga dapat diketahui pasti berapa PPN yang harus dipungut dan disetor PKP. Teknologi ini diharapkan mampu memaksimalkan penerimaan PPN.

Baca Juga: Ini Hasil Rapat Pleno FTA OECD di Chili

Dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024, DJP berencana menyusun dua rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) untuk mendukung implementasi CRS apabila RUU Pajak atas Barang dan Jasa diterapkan.

RPMK yang dimaksud antara lain RPMK tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan CRS serta RPMK tentang Bentuk Insentif dan Tata Cara Pemberian Insentif dalam rangka CRS.

Ide mengenai CRS sendiri bukanlah hal baru yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan. Pada 2017, Kartu Kartin1 yang diluncurkan DJP juga dilengkapi oleh CRS.

Setiap orang yang berbelanja di toko ritel menggunakan Kartu Kartin1 bakal langsung terekam setoran PPN-nya dan masuk ke dalam sistem data DJP. (Bsi)

Topik : CRS, RUU Pajak atas Barang dan Jasa, transaksi kontan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:47 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:32 WIB
PROVINSI BALI
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:42 WIB
PER-18/PJ/2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:01 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL