Berita
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Cara Mengajukan Surat Keberatan ke DJP

A+
A-
8
A+
A-
8
Cara Mengajukan Surat Keberatan ke DJP

UNTUK menguji kepatuhan wajib pajak, Ditjen Pajak (DJP) dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Dari hasil pemeriksaan tersebut, DJP akan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP), baik itu kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

Jika lebih bayar, wajib pajak tentu senang karena sebagian pajak yang sudah disetor justru dikembalikan. Namun hal yang berbeda mungkin terjadi apabila SKP yang didapatkan wajib pajak itu ternyata kurang bayar.

Tapi tenang dulu, jangan langsung mencak-mencak. Apabila Anda merasa yakin telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, Anda berhak mengajukan keberatan atas SKP dari DJP tersebut. Ketentuan mengenai keberatan ada dalam Pasal 25 UU KUP.

Baca Juga: Cara Mengaktifkan Penandatangan Bukti Potong E-Bupot 

Nah, kali ini DDTCNews akan membahas tata cara menyampaikan surat keberatan atas SKP dari DJP. Namun sebelum itu, ada baiknya membahas secara singkat perihal keberatan dalam pajak tersebut.

Perlu dicatat, tidak semua SKP dapat diajukan keberatan oleh wajib pajak. Jenis SKP yang dapat diajukan keberatan antara lain seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Kemudian, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca Juga: Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal Lewat DJP Online

Wajib pajak juga hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari SKP yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan pajak, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak.

Untuk menyampaikan keberatan, wajib pajak terlebih dahulu membuat formulir atau surat keberatan. Contoh formulir bisa dilihat dalam lampiran Peraturan Kementerian Keuangan No. 9/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan.

Setelah itu, wajib pajak juga harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, satu keberatan diajukan hanya untuk satu SKP, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak.

Baca Juga: Cara Mengaktivasi Akun PKP untuk Kali Pertama

Ketiga, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan.

Keempat, wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum surat keberatan disampaikan.

Kelima, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.

Baca Juga: Cara Membuat Kode Billing Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21

Keenam, surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak. Bila ditandatangani bukan oleh wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Ketujuh, wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP. Jika sudah sesuai persyaratan, wajib pajak dapat menyampaikan surat keberatan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Cara penyampaian bisa dilakukan secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing.

Baca Juga: Cara Validasi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan di DJP Online

Keputusan DJP atas surat keberatan tersebut akan disampaikan paling lama 12 bulan, sejak surat keberatan diterima DJP. Untuk diingat, bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai denda 50% sesuai UU KUP. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Topik : cara mengajukan keberatan, tips pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 17 Juni 2020 | 15:35 WIB
TIPS MELAPOR SPT
Senin, 15 Juni 2020 | 16:40 WIB
TIPS MENGISI SPT
Jum'at, 12 Juni 2020 | 17:27 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 10 Juni 2020 | 16:25 WIB
TIPS E-FAKTUR
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PRANCIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:48 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI