Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Bukper Secara Tertutup dalam Pemeriksaan Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Bukper Secara Tertutup dalam Pemeriksaan Pajak

SELAIN dilakukan secara terbuka, pemeriksaan bukti permulaan (bukper) juga dapat dilaksanakan secara tertutup.

Apabila terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan juga dilakukan pemeriksaan bukper tertutup maka atas pemeriksaan pajak tersebut akan ditangguhkan atau ditunda.

Penangguhan pemeriksaan pajak tersebut dapat dilakukan jika pemeriksaan bukper secara tertutup itu ditindaklanjuti dengan penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021), yang berbunyi sebagai berikut:

Baca Juga: Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Dalam hal Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan juga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup ditindaklanjuti dengan penyidikan.”

Penangguhan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak dan dilakukan sampai dengan:

  1. penyidikan dihentikan sesuai dengan Pasal 44A atau Pasal 44B UU KUP; atau
  2. adanya putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas keputusan tersebut telah diterima oleh dirjen pajak.

Selanjutnya, pemeriksaan yang ditangguhkan tersebut dapat dilanjutkan kembali atau dihentikan dalam kondisi tertentu. Pertama, pemeriksaan pajak dapat dilanjutkan kembali apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

Baca Juga: Negara Rugi Rp20 M, Tanah dan Bangunan Milik Tersangka TPPU Disita DJP
  1. penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A UU KUP; atau
  2. penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh dirjen pajak.

Apabila pemeriksaan dilanjutkan, jangka waktu pengujian atau jangka waktu perpanjangan pengujian diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 4 bulan. Simak juga artikel ‘Berapa Lama Pemeriksaan Pajak Dilakukan? Begini Ketentuannya’.

Kedua, pemeriksaan yang ditangguhkan tersebut dihentikan apabila:

  1. penyidikan dihentikan karena Pasal 44B UU KUP (kecuali masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil penyidikan);
  2. penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A UU KUP; atau
  3. penyidikan dilanjutkan dengan penuntutan dan putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (4) huruf b PMK PMK 17/2013 jo PMK 18/2021 dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh dirjen pajak.

Dalam hal pemeriksaan dihentikan sebagaimana diatur di atas, sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) PMK 17/2013 jo PMK 18/2021, pemeriksa pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan kepada wajib pajak.

Baca Juga: 12 KPP Sita Aset Milik 30 Wajib Pajak, Nilainya Ditaksir Rp4,1 Miliar

Selain itu, perlu dipahami pula, dirjen pajak masih dapat melakukan pemeriksaan apabila setelah pemeriksaan dihentikan terdapat data selain yang diungkapkan dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 44B UU KUP. (kaw)

Topik : kelas pajak, pemeriksaan pajak, kelas pemeriksaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Juli 2022 | 13:51 WIB
KPP PRATAMA BLORA

Kantor Pajak Terjunkan AR, Sisir Alamat WP yang Belum Lapor SPT

Sabtu, 23 Juli 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kejar Tunggakan Rp1,2 Juta, KPP Kirim Surat Paksa ke Wajib Pajak Ini

Sabtu, 23 Juli 2022 | 07:30 WIB
KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA

Ustaz Solmed Diundang AR ke Kantor Pajak, Ada Apa?

Jum'at, 22 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Sudah 400.000 Surat Imbauan & SP2DK Dikirim ke WP Strategis Sejak 2020

berita pilihan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Audit Kepabeanan?

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

Senin, 08 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Buka Opsi Perluas Cakupan Tax Allowance, Begini Skemanya

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA LAMONGAN

Petugas KPP Datangi Desa Gelap, Jaring Data Calon Wajib Pajak Baru

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:21 WIB
PER-30/PJ/2009

Hibah Bapak ke Anak Kandung Bukan Objek PPh, Tapi Perlu Permohonan SKB

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:37 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat di KPP yang Berbeda? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Dilakukan Serentak! Kantor Pajak Sita Mobil, Tanah Hingga Rekening WP

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat