Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

(Bukan) Angka dari Langit

A+
A-
5
A+
A-
5
(Bukan) Angka dari Langit

“HARI ini ngelamun, minum kopi enak, makan pisang goreng. Terus, dapat angka dari langit ‘saya mau dapat sekian’. Itu bukan extra effort. Itu namanya nujum.”

Kalimat itu diungkapkan Sri Mulyani Indrawati pada saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional X Ditjen Pajak (DJP) awal November 2016. Ramai diberitakan media nasional. Terlebih, pada tahun itu, Sri Mulyani baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo menjabat posisi menteri keuangan.

Dalam berbagai kesempatan, pesan mengenai angka dari langit selalu disinggung Sri Mulyani. Pada intinya, Sri Mulyani meminta agar segala kebijakan yang ditempuh berdasarkan pada data dan informasi faktual dan akurat. Tidak mengada-ada.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Permintaan itu tentu saja makin relevan dengan kondisi sekarang. Seharusnya, tidak ada kompromi lagi. Data dan informasi, termasuk menyangkut urusan keuangan, sudah dapat diakses DJP. Selain itu, ada dukungan teknologi informasi yang makin memudahkan pengolahan data dan informasi.

Sampai di sini seharusnya kita sepakat kualitas data yang diperoleh dan dimanfaatkan DJP akan membaik. Data dengan kualitas baik seharusnya sudah digunakan mulai dari pengawasan wajib pajak, termasuk penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Adapun SP2DK adalah surat yang diterbitkan kepala kantor pelayanan pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Dengan data yang akurat, upaya permintaan penjelasan dari wajib pajak akan lebih tepat sasaran. Wajib pajak juga akan mendapatkan kepastian sehingga sumber daya dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Terlebih, DJP sudah mulai menerapkan compliance risk management (CRM).

Tentu saja komitmen DJP untuk menjadi data driven organization patut diapresiasi. Jika hal ini terwujud, semua produk dan proses bisnis yang dijalankan tidak hanya diukur dari sisi kuantitas, melainkan juga kualitas. Dalam konteks pengawasan, diharapkan berdampak pada kepatuhan.

Pada saat bersamaan, ada ruang untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Hal ini menjadi modal kuat untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Harapannya, penerimaan pajak menjadi lebih berkelanjutan.

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Andrew Okello dalam IMF Working Paper bertajuk Managing Income Tax Compliance through Self-Assessment (2014) dalam sistem self-assessment, fokusnya adalah meningkatkan kepastian sistem pajak, melindungi wajib pajak yang patuh secara sukarela, dan mengamankan penerimaan. Tentu saja fokus ini merupakan upaya berkelanjutan. Tidak sekali selesai.

Digitalisasi SP2DK juga patut diapresiasi. Harapannya, digitalisasi tidak hanya mengganti tanda tangan basah, tetapi juga diikuti dengan kualitas data. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga diharapkan dapat makin mengurangi diskresi – yang memunculkan celah penyelewengan – dari pegawai DJP.

Dari sisi wajib pajak, momentum ini harus dimanfaatkan untuk berbenah. Wajib pajak perlu memastikan segala aspek telah sesuai dengan ketentuan. Jika tetap mendapat SP2DK, wajib pajak bisa meresponsnya dengan tepat. Tentu saja, harapannya, bukan angka dari langit yang disodorkan DJP kepada wajib pajak. (kaw)

Baca Juga: Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Topik : tajuk, tajuk pajak, pengawasan pajak, SP2DK, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:35 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kirim SP2DK ke Wajib Pajak, Ini Sumber Data dan Informasi DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 11:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT III

Kemplang Pajak Hingga Rp10 Miliar, Rumah Tersangka Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 09:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mulai Tahun Depan, DJP Bakal Wajibkan WP UMKM untuk Laporkan Omzet

Jum'at, 03 Desember 2021 | 08:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN