LHP SPI DAN KEPATUHAN 2022

BPK Temukan Persoalan Soal Pencatatan Piutang Pajak DJP

Muhamad Wildan | Minggu, 25 Juni 2023 | 12:30 WIB
BPK Temukan Persoalan Soal Pencatatan Piutang Pajak DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan permasalahan dalam penatausahaan piutang pajak meski Ditjen Pajak (DJP) telah mengembangkan aplikasi taxpayer accounting modul revenue accounting system (TPA Modul RAS).

Sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat 2022 (LHP SPI dan Kepatuhan 2022), BPK menemukan adanya pengurang laporan piutang pajak yang berbeda dengan nilai pembayaran dalam MPN.

"Diketahui terdapat 320 transaksi pembayaran berupa NTPN sebesar Rp63,9 miliar, tetapi belum menjadi pengurang pada laporan piutang pajak," tulis BPK dalam LHP SPI dan Kepatuhan 2022, dikutip pada Minggu (25/6/2023).

Baca Juga:
Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Atas temuan tersebut, DJP telah melakukan penelitian dan mengoreksi 103 transaksi senilai Rp17,15 triliun. Dengan demikian, masih terdapat 217 transaksi senilai Rp47,8 miliar yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut.

BPK juga menemukan data suspend senilai Rp21,06 miliar terkait dengan piutang pajak yang belum ditindaklanjuti DJP. Data ini perlu ditindaklanjuti KPP untuk mengetahui apakah transaksi tersebut telah valid memengaruhi saldo piutang pajak wajib pajak.

Kemudian, BPK juga mencatat adanya penyajian piutang yang belum sepenuhnya didukung dokumen sumber. Contoh, BPK menemukan selisih pencatatan piutang antara laporan piutang dan dokumen sumber senilai Rp1,71 triliun. Tak hanya itu, terdapat ketetapan atas piutang pajak senilai Rp85,8 miliar yang belum ditemukan di SIDJP.

Baca Juga:
Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Selanjutnya, BPK juga menemukan saldo awal piutang yang terindikasi belum dikurangkan dengan pelunasan dan pembatalan piutang pada tahun-tahun sebelumnya.

Terakhir, BPK menemukan ketetapan pajak yang terindikasi bernilai atau bernomor tak wajar. Contoh, BPK menemukan 419 ketetapan pajak berupa SKPKB dan STP bernilai 0, nomor ketetapan yang penerbitannya tidak berurutan, dan nomor ketetapan pajak yang dicatat ganda.

DJP Belum Optimal dalam Mengevaluasi TPA Modul RAS

Menurut BPK, masalah tersebut timbul karena Kanwil DJP belum optimal mengawasi dan menatausahakan piutang melalui pengendalian dokumen sumber. Direktorat TIK DJP juga dipandang belum optimal mengevaluasi aplikasi yang terkait dengan piutang perpajakan termasuk TPA Modul RAS.

Baca Juga:
Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Guna mengatasi masalah ini, DJP diminta untuk memutakhirkan data piutang pajak pada SIDJP dan TPA Modul RAS secara periodik. Adapun Kanwil DJP dan KPP perlu mengendalikan penatausahaan ketetapan dan piutang pajak termasuk menindaklanjuti data suspend.

Untuk diketahui, TPA Modul RAS adalah aplikasi yang digunakan oleh DJP untuk mencatat dan melaporkan transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak.

Mekanisme pencatatan transaksi dengan TPA RAS dimulai dari input sumber transaksi pada SIDJP berdasarkan menu masing-masing dokumen sumber.

Data yang telah diinput pada SIDJP secara harian akan di posting pada TPA modul RAS dengan penjurnalan double entry yang akan membentuk saldo piutang pajak pada akhir periode pelaporan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang