BERITA TERKINI
Ilustrasi. Perajin merapikan kerajinan keranjang berbahan rotan di Jalan Semeru Raya, Grogol, Jakarta, Sabtu (24/2/2024). Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM pada Desember 2023 sebesar Rp1.460,16 triliun atau naik 0,81 persen dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp1.448,5 triliun. ANTARA FOTO/Jhogy Nabhasa Siahan/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pembuatan kode billing terkait dengan PPh final UMKM dengan kode akun pajak (KAP) 411128 dan kode jenis setoran (KJS) 423 menggunakan NPWP pihak pemotong atau pemungut pajak.
Adapun KAP/KJS 411128-423 untuk pembayaran PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) yang dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungut pajak.
“Pembuatan billing dengan KAP/KJS 411128-423 sudah tidak bisa lagi input NPWP lain,” tulis contact center Ditjen Pajak (DJP) saat merespons pertanyaan warganet pada media sosial X, dikutip pada Selasa (12/3/2024).
Berdasarkan pada Pasal 8 ayat (6) PMK 164/2023, pemotong/pemungut pajak menyetorkan PPh final UMKM yang telah dipotong/dipungut dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP atas nama pemotong/pemungut pajak.
Penyetoran PPh final UMKM tersebut, masih berdasarkan pada pasal yang sama, dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Dalam aturan sebelumnya, yakni PMK 99/2018, PPh final UMKM yang telah dipotong/dipungut disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran dengan SSP atau atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang telah diisi atas nama wajib pajak yang dipotong/dipungut serta ditandatangani oleh pemotong/pemungut pajak.
“Oleh karena itu, [sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini] silakan pada saat pembuatan kode billing 411128-423, … menggunakan nama dan NPWP pihak pemotong/pemungut pajak,” imbuh contact center DJP.
Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PMK 164/2023, pemotong/pemungut pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan/pemungutan PPh final UMKM dengan tarif 0,5% terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat Keterangan.
Pemotongan/pemungutan PPh final tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:
Pemotong/pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh final terhadap wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (UMKM) atas transaksi sebagai berikut:
Penerapan ketentuan tidak dilakukan pemotongan/pemungutan PPh atas transaksi impor dan pembelian barang dalam hal wajib pajak menyerahkan salinan Surat Keterangan.
Wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp500 juta harus menyampaikan Surat Pernyataan sebagai pengganti Surat Keterangan kepada pemotong/pemungut pajak.
Surat pernyataan itu menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha wajib pajak pada saat dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh tidak melebihi Rp500 juta. Simak ‘Cegah Penyalahgunaan Surat Pernyataan Omzet Rp500 Juta, DJP Pakai Ini’.
Adapun atas transaksi pembelian barang dan penjualan barang atau penyerahan jasa yang dikecualikan dari pemotongan/pemungutan PPh (selain transaksi impor), pemotong/pemungut pajak tetap menerbitkan bukti pemotongan/pemungutan PPh dengan nilai PPh nihil. (kaw)
