Berita
Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Biden Ungkap Alasan Ingin Menarik Pajak Lebih Besar dari Orang Kaya

A+
A-
0
A+
A-
0
Biden Ungkap Alasan Ingin Menarik Pajak Lebih Besar dari Orang Kaya

Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Ketua DPR Nancy Pelosi mendengarkan pidato Presiden AS Joe Biden pada sesi gabungan Kongres di majelis DPR AS di Washington, AS, Rabu (28/4/2021). ANTARA FOTO/Jim Watson/Pool via REUTERS/WSJ/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Presiden AS Joe Biden memandang beban pajak bagi mereka yang berpenghasilan di atas US$400.000 per tahun perlu ditingkatkan untuk mendanai program American Families Plan.

American Families Plan membutuhkan dana sejumlah US$1,5 triliun atau setara dengan Rp21.655 triliun dalam 1 dekade ke depan. Program-program pendidikan dan perlindungan anak pada kebijakan tersebut perlu didanai dari pembayaran pajak yang bersumber dari orang kaya.

"Setiap orang berhak menjadi jutawan atau miliarder. Namun, setiap orang harus membayar pajak dengan adil," katanya saat berpidato di hadapan Kongres AS, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga: Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Untuk diketahui, Biden berencana meningkatkan tarif tertinggi PPh orang pribadi di AS dari sebelumnya 37% menjadi 39,6%. Tarif tersebut setidaknya akan berdampak kepada kelompok 1% orang-orang terkaya di AS.

Menurut kajian Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), kelompok 1% tersebut memiliki penghasilan rata-rata sebesar US$2,2 juta per tahun. Bila proposal Biden disetujui, beban pajak akan meningkat hingga US$159.000 per tahun.

Tarif PPh sebesar 39,6% tersebut tidak hanya berlaku atas penghasilan dalam bentuk upah, melainkan juga penghasilan berupa capital gains. Selama ini, penghasilan berupa capital gains hanya dikenai pajak sebesar 20%.

Baca Juga: Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

"Menurut saya, proposal pajak Biden akan berdampak paling besar terhadap orang-orang terkaya di AS," ujar David Herzig, salah satu pakar perpajakan dari Ernst and Young seperti dilansir cnbc.com.

Berdasarkan analisis Tax Foundation, sekitar 40% penghasilan dari wajib pajak dengan penghasilan mencapai US$1 juta per tahun adalah bersumber dari investasi. Hanya sebagian kecil dari penghasilan mereka yang bersumber dari bisnis dan upah.

"Pajak ini akan membuat orang berpikir lebih panjang sebelum menjual asetnya dan mengalokasikan investasinya ke instrumen lain," Senior Policy Analyst dari Tax Foundation Garrett Watson baru-baru ini. (rig)

Baca Juga: Lawan Diabetes, Cukai Minuman Berpemanis Jadi Jurus Pemerintah

Topik : amerika serikat, presiden as joe biden, kongres as, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 11 Januari 2022 | 12:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Evaluasi Insentif Pajak Litbang, Otoritas Minta Masukan Publik

Selasa, 11 Januari 2022 | 12:15 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Wamenkeu Sebut Kesepakatan Pilar 2 Ciptakan Era Baru Insentif Pajak

Senin, 10 Januari 2022 | 18:09 WIB
CHINA

Wah, Wajib Pajak China Kembali Kebanjiran Insentif Sampai 2023

Senin, 10 Januari 2022 | 18:00 WIB
BAHAMA

Pacu Ekonomi, Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dipangkas 2 Persen

berita pilihan

Minggu, 16 Januari 2022 | 16:00 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Potensi Pajak Besar, 20 Pemilik Mobil Mewah Diminta Mutasi Pelat Nomor

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ungkap Tanah dan Kendaraan di Kebijakan I PPS? Ini Nilai yang Dipakai

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Minggu, 16 Januari 2022 | 13:00 WIB
PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI

Kebutuhan Stimulus Penanganan Covid-19 Diprediksi Hanya Setengah Tahun

Minggu, 16 Januari 2022 | 12:00 WIB
TURKI

Tak Hanya Indonesia, Turki Juga Adakan PPS pada Tahun Ini

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Alami Kendala Buat Kode Billing untuk PPS, Ini Saran DJP

Minggu, 16 Januari 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:30 WIB
INGGRIS

Implementasi Pajak Minimum Global, Pemerintah Minta Masukan Publik

Minggu, 16 Januari 2022 | 10:00 WIB
AGENDA PAJAK

Universitas Bunda Mulia Gelar Webinar Pajak, Bahas UU HPP