Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Biayai Anggaran Pertahanan, Pemerintah Kerek Pajak Alkohol

A+
A-
0
A+
A-
0
Biayai Anggaran Pertahanan, Pemerintah Kerek Pajak Alkohol

Ilustrasi. (Foto: alcoholjustice.org)

STOCKHOLM, DDTCNews - Pemerintah Swedia memastikan akan ada perubahan tarif pajak untuk minuman mengandung alkohol dan produk olahan tembakau mulai 2023.

Menteri Keuangan Swedia Magdalena Andersson mengatakan kenaikan pajak atas komoditas alkohol dan tembakau akan digunakan untuk meningkatkan belanja pemerintah sektor pertahanan. Penaikan tarif alkohol mulai diberlakukan 1 Januari 2023.

"Anda seharusnya telah melakukan perbuatan baik [berkontribusi ke penerimaan negara] jika minum bir pada akhir pekan," katanya di Stockholm, seperti dikutip Kamis (1/10/2020).

Baca Juga: Ancaman Gelombang Baru Covid-19, Insentif Pajak Kembali Diberikan

Andersson mengatakan kenaikan pajak minuman beralkohol perlu dilakukan pemerintah secara berkala. Pasalnya, pemerintah masih memberikan prioritas untuk kesehatan masyarakat atas penjualan produk yang mempunyai dampak eksternalitas negatif seperti alkohol dan tembakau.

Pengaturan alkohol di Swedia sendiri selama ini termasuk yang paling ketat di negara kawasan Skandinavia. Pemerintah Sweda hanya menerapkan pajak alkohol sebesar 3,5% untuk produsen minuman dengan status badan usaha milik negara.

Sementara itu, bagi produsen minuman mengandung alkohol swasta dikenakan pajak sebesar 32% dan ditambah pungutan PPN 20%. Penyesuaian kebijakan pajak alkohol ini secara konsisten diubah pemerintah setiap 5 tahun.

Baca Juga: Tambah Anggaran Militer, Ketentuan Beberapa Jenis Pajak Bakal Diubah

Dampak perubahan kebijakan pajak secara otomatis akan meningkatkan harga jual minuman seperti untuk penjualan satu botol bir akan naik sampai dengan SEK25 . Kenaikan pajak ini diharapkan memberikan penerimaan ke kas negara sebesar SEK550 juta atau setara Rp914 miliar.

"Kenaikan pajak tersebut akan menyediakan seperlima dari total kebutuhan anggaran untuk pertahanan senilai 5 juta kroner," imbuhnya seperti dilansir thelocal.se. (Bsi)

Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Diskon PPh Orang Pribadi Disiapkan Tahun Ini
Topik : pajak alkohol, cukai alkohol, Swedia

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 14 September 2017 | 11:25 WIB
SWEDIA

Dorong Bisnis Startup, Tarif Pajak Akan Dipangkas

Rabu, 06 September 2017 | 11:15 WIB
SWEDIA

Cegah Berita Hoax, Media Cetak Diberi Insentif Pajak

Senin, 07 Agustus 2017 | 10:44 WIB
SWEDIA

Google Diduga Gelapkan Pajak Hingga Rp1,6 Triliun

Selasa, 04 Juli 2017 | 08:03 WIB
SWEDIA

Pekerja Asing Bakal Kena Pajak

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:51 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Sederhanakan Proses Bisnis, Dirjen Bea Cukai Minta TIK Dioptimalkan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Kejar Tunggakan Rp433 Miliar, Program Pemutihan Pajak Diadakan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:07 WIB
EDUKASI PAJAK

Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun