Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Biaya Penanganan Pandemi Ditaksir Rp7.416 Triliun Hingga 2022

A+
A-
1
A+
A-
1
Biaya Penanganan Pandemi Ditaksir Rp7.416 Triliun Hingga 2022

Seorang perempuan membawa masker berjalan di depan Menara Eiffel di Paris, Prancis, beberapa waktu lalu. Pemerintah Prancis mengalkulasi kebutuhan anggaran untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 hingga 2022 dan memperkirakan biaya penanganan pandemi Covid-19 mencapai €424 miliar atau Rp7.416 triliun. (Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS/usnews.com)

PARIS, DDTCNews - Pemerintah Prancis mengalkulasi kebutuhan anggaran untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 hingga tahun fiskal 2022 dan memperkirakan biaya penanganan pandemi Covid-19 mencapai sekitar €424 miliar atau setara Rp7.416 triliun.

Pagu anggaran tersebut digunakan untuk seluruh bidang yang berkaitan dengan upaya pemerintah mengatasi dampak krisis kesehatan pada semua bidang.

"Biaya pandemi termasuk penggunaan uang bagi subsidi gaji pekerja dan memberikan bantuan kepada perusahaan yang berjuang mempertahankan usaha selama krisis," tulis keterangan Kemenkeu dikutip Kamis (15/4/2021).

Baca Juga: Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Otoritas fiskal menyebutkan sampai dengan kuartal I/2021 pemerintah telah menambah utang dalam skala besar. Dana tersebut digunakan dalam upaya menjaga perekonomian nasional tetap bertahan selama periode lockdown.

Pada periode tersebut pemerintah menerapkan kebijakan karantina wilayah secara parsial dan memberlakukan jam malam. Tempat usaha seperti bar, restoran dan lokasi wisata juga dilarang beroperasi untuk mencegah penyebaran virus.

Akibatnya, tingkat utang pemerintah tembus 118% dari produk domestik bruto (PDB) sampai tahun fiskal 2021. Sementara itu, defisit anggaran melebar hingga 9% dari PDB atau memecahkan rekor sejak Perang Dunia II.

Baca Juga: 4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Sementara itu, Menteri Perbendaharaan Oliver Dussopt mengatakan pandemi Covid-19 membuat pemerintah mempunyai tugas berat mengembalikan dana penanggulangan pandemi.

Setidaknya dalam 3 tahun ke depan pemerintah wajib mengganti belanja Covid-19 sekitar setengah triliun tersebut. Tambahan beban pemerintah itu termasuk dalam pos belanja tambahan. Untuk mencapai kebutuhan anggaran tersebut penurunan penerimaan pajak wajib ditekan pemerintah.

Tahun lalu, pendapatan pajak tergerus hingga €158 miliar. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi €171 miliar pada 2021 karena pandemi yang belum mereda.

Baca Juga: Pembebasan Pajak PMK 92/2021 Juga Bisa untuk Barang Bawaan Penumpang

Pembalikan tren baru diprediksi baru terjadi pada 2022 dengan pendapatan pajak yang hanya tergerus €96 miliar. "Angka [kontraksi pendapatan pajak] turun kembali menjadi €96 miliar pada 2022," kata Dussopt seperti dilansir thelocal.fr. (Bsi)

Topik : belanja pandemi, covid-19, prancis

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 12:17 WIB
PMK 102/2021

Mau PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah? PKP Harus Lapor Ini ke DJP

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?