BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews –  Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) selama lebih dari 10 tahun hanya mampu menghasilkan 9 kesepakatan proyek. Menteri Keuangan menilai pencapaian skema tersebut masih minim dan harus segera menggandeng swasta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema KPBU atau disebut juga dengan Public Private Partnership (PPP) masih bisa dipercepat dengan menggandeng swasta, guna tercapainya pembangunan infrastruktur yang lebih cepat.
“Kerja sama antara pemerintah dengan swasta melalui KPBU harus lebih transparan, lebih akuntabel. KPBU juga jangan sampai hanya menguntungkan swasta saja,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/11).
Sri Mulyani berharap kerja sama melalui KPBU harus mampu memberi keuntungan baik pada swasta maupun pemerintah. Dia khawatir skema KPBU apabila hanya mampu menguntungkan satu sisi saja, takutnya akan memberi dampak buruk bagi masyarakat.
“Selama lebih dari 10 tahun pencapaian PPP masih terlalu sedikit. Seharusnya bisa lebih cepat lagi untuk menutup infrastructure gap,” tuturnya.
Menurut Sri Mulyani, sedikitnya proyek kesepakatan proyek disebabkan oleh tiga hal. Pertama, permasalahan di persiapan dari pembangunan proyek. Kedua, rate of return yang ditawarkan pemerintah. Terakhir, jaminan penyediaan lahan.
Adapun 9 kesepakatan proyek yang digagas selama 10 tahun ini baru 3 yang mencapai financial close. Sebagai informasi, proyek yang telah mencapai financial close tersebut meliputi Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Central Java Power Plan (CJPP). (Gfa)
