BERITA TERKINI
YOGYAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengawasi dan mengontrol kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik di pusat maupun daerah menyusul ditetapkannya target 5 juta sertifikat untuk masyarakat pada tahun 2017.
Dia meminta BPN untuk memberikan pelayanan terbaiknya tanpa memandang status dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilayaninya. Karena, semua warga negara berhak mendapatkan standar pelayanan yang sama.
“Jangan lagi ada yang berbelit-belit, yang gampang dimudahkan, yang mudah dipercepat. Jangan dibuat ruwet apalagi pakai minta pungli (pungutan liar). Hati-hati,” tegasnya saat melakukan kunjungan ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (10/10).
Pada kesempatan itu Jokowi menceritakan pengalamannya terdahulu soal kerumitan dalam mengurus sertifikat tanah, apalagi yang akan digunakan untuk pengurusan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dia tidak mau kejadian serupa terjadi pada masyarakat.
Selain itu, Jokowi menegaskan target 5 juta sertifikat pada 2017 relevan dengan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat terutama pengusaha kecil.
Menurutnya, kepemilikan sertifikat atas tanah atau bangunan akan memperluas akses masyarakat dalam mengajukan pinjaman ke perbankan dan mengurus kewajiban perpajakannya.
Seperti dikutip dari laman Setkab, Jokowi mengingatkan masyarakat yang mengajukan pinjaman untuk berhati-hati saat menghitung besarnya nilai sertifikat. Jangan sampai hitungan tidak tepat.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi antara lain ibu negara Iriana, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (Gfa)
