JAKARTA, DDTCNews – Presiden RI Joko Widodo mendukung penuh keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ingin memangkas anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Joko Widodo menyatakan saat ini Indonesia membutuhkan APBN yang kredibel guna membangun kepercayaan masyarakat, terutama dunia usaha.
“Kalau kita hitung-hitung lagi, kita perkirakan tidak mungkin, ya kita harus realistis. Kita tidak usah terlalu optimis. Dengan kondisi perekonomian global seperti ini yang bagus memang realistis,” ucapnya usai menghadiri sosialisasi tax amnesty di Hotel Intercontinental, Bandung, Senin lalu (8/8).
Sebelumnya di paripurna, Sri Mulyani mengumumkan akan memotong anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) dan dana transfer ke daerah, masing-masing sebesar Rp65 triliun dan Rp68,8 triliun.
Pemotongan anggaran muncul lantaran penerimaan pajak tahun 2016 diprediksikan akan mengalami shortfall sekitar Rp219 triliun, termasuk penerimaan dari program pengampunan pajak 2016. Saat itu Sri Mulyani mengatakan akan membuat APBN tetap tumbuh sehat melalui keakuratan dari sisi belanja dan penerimaan.
Joko Widodo ingin membangun trust yang lebih baik dari masyarakat terhadap pemerintah dan menilai langkah yang diambil Sri Mulyani itu merupakan hal yang sangat logis dan terukur. “Ya saya setujui,” tegasnya dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.
Presiden menjelaskan ada pos-pos utama yang akan dipotong seperti, biaya operasional dan perjalanan dinas, dan sudah memerintahkan langsung ke Menteri Keuangan untuk mengkajinya lebih lanjut secara teknis. (Gfa)