BERITA TERKINI
Pegawai melayani Wajib Pajak (WP) yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (20/3/2023). ANTARA/FOTO/Yudi/Lmo/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan terus berupaya memperbaiki proses bisnis agar wajib pajak tidak perlu berinteraksi dengan petugas secara tatap muka.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan pelayanan kepada wajib pajak kini diarahkan agar lebih banyak memanfaatkan teknologi digital. Apalagi, DJP juga tengah melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system).
"Layanan untuk wajib pajak akan lebih banyak dilakukan secara digital yang meminimalisir pertemuan wajib pajak dan petugas pajak, tanpa mengurangi kualitas layanan," katanya, dikutip pada Rabu (5/4/2023).
Dwi mengatakan pembaruan coretax system akan membuat proses bisnis inti administrasi perpajakan makin efektif. Pembaruan coretax system ini diperlukan untuk memberikan kepastian dan efisiensi bagi wajib pajak karena bakal mengintegrasikan berbagai proses bisnis utama DJP.
Dia menjelaskan pembaruan coretax system menjadi bagian dari reformasi di bidang teknologi dan informasi untuk memperkuat basis data pajak. Selain itu, coretax system juga penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
Menurutnya, saat ini DJP telah menyelesaikan beberapa tahapan dalam pengembangan coretax system. DJP pun mulai melakukan pelatihan kepada pegawai serta pengujian terhadap modul yang sudah diselesaikan.
Dwi menyebut coretax system akan siap diimplementasikan secara penuh pada 2024. Dengan implementasi tersebut, dia berharap DJP dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.
"Ini lebih memudahkan dan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak," ujarnya.
Pembaruan coretax system telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Beleid itu menyebut pengembangan sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit meliputi coretax administration system dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (operational support tax administration system).
Saat ini, Ditjen Pajak mulai melakukan pengujian terhadap coretax system. Proses bakal terus berlanjut hingga uji coba paling lambat pada Oktober 2023, dan ditargetkan dapat diimplementasikan seluruhnya mulai 1 Januari 2024. (sap)
