Wacana Ekstensifikasi Cukai, Pemerintah Pertimbangkan Risiko Resesi

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih mencari waktu yang tepat untuk merealisasikan rencana ekstensifikasi barang kena cukai (BKC). 

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan ekstensifikasi barang kena cukai tidak boleh sampai mengganggu momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Apalagi, dunia sedang dihadapkan pada risiko kenaikan inflasi dan resesi.

"Hal-hal inilah yang perlu diperhatikan semuanya. Pemulihan ekonomi nasional, pandemi yang belum selesai, resesi yang mengancam," katanya, dikutip pada Jumat (28/10/2022).

Nirwala mengatakan pemerintah dalam memutuskan soal rencana ekstensifikasi barang kena cukai akan selalu memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan global. Menurutnya, pemerintah juga bakal melakukan kajian mendalam sebelum menambah objek cukai, seperti untuk produk plastik dan minuman bergula dalam kemasan (MBDK).

Dia menjelaskan UU Cukai telah mengatur cukai dapat dikenakan terhadap barang yang karena sifat atau karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan tertib sosial sehingga harus dibatasi peredaran dan pemakaiannya. Produk plastik memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, sedangkan MBDK dapat menimbulkan persoalan kesehatan pada konsumennya.

UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga membuat proses ekstensifikasi barang kena cukai lebih mudah. Dalam hal ini, penambahan atau pengurangan objek cukai cukup diatur dalam peraturan pemerintah (PP) setelah dibahas dan disepakati dengan DPR dalam penyusunan APBN.

Wacana pengenaan cukai kantong plastik sudah mencuat sejak 2016, dan untuk pertama kalinya pemerintah memasang target setoran cukainya pada APBN 2017. Target penerimaan cukai plastik pun selalu dipasang setiap tahun walaupun pemerintah belum memulai penerapannya.

Misalnya pada tahun ini, pemerintah menetapkan target penerimaan cukai dari produk plastik senilai Rp1,9 triliun.

Sementara untuk rencana pengenaan cukai pada MBDK, pertama kali disampaikan kepada DPR pada awal 2020. Namun, pemerintah baru mematok target penerimaan jenis cukai tersebut pada APBN 2022, yakni senilai Rp1,5 triliun.

Nirwala menyebut ekstensifikasi barang kena cukai juga belum pasti dilakukan pada 2023. Menurutnya, realisasi rencana tersebut sangat tergantung pada kondisi perekonomian.

"Dalam menerapkan ini, pemerintah harus peka terhadap lingkungan karena kita kan terus terang masih dalam posisi pembenahan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya. (sap)