BERITA TERKINI
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) menghadiri rangkaian Harmony In Diversity Peringatan 20 Tahun Bom Bali di Monumen Ground Zero, Badung, Bali, Rabu (12/10/2022) malam. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan pemda untuk segera membelanjakan APBD demi mengendalikan laju inflasi.
Tito mengatakan pemda dapat mengaktifkan jaring pengaman sosial dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga, bansos reguler, dana desa, dana transfer umum, serta program bantuan lain dari pemerintah pusat.
"Untuk [mengendalikan inflasi], rekan-rekan jangan ragu-ragu dalam menggunakan instrumen keuangan APBD yang ada, sekaligus juga bekerja sama dengan para stakeholder di daerah," katanya, dikutip pada Rabu (26/10/2022).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga September 2022, lanjut Tito, tren angka inflasi di daerah masih cukup tinggi. Menurutnya, tiap-tiap pemda perlu memberikan perhatian yang lebih besar mengenai persoalan inflasi sehingga dapat ditemukan solusinya.
Dia juga menyoroti data serapan belanja tidak terduga yang secara akumulasi dari provinsi dan kabupaten/kota. Dari alokasi belanja tidak terduga yang mencapai lebih dari Rp13 triliun, realisasinya sejauh ini baru Rp2,1 triliun atau 16%.
Menurut Tito, anggaran belanja tidak terduga tersebut sesungguhnya tidak hanya dapat dipakai untuk mengantisipasi bencana alam. Menurutnya, sebagian dari anggaran tersebut juga bisa dipakai untuk pengendalian inflasi, seperti melalui bantuan langsung dan bantuan transportasi.
Selain itu, lanjutnya, anggaran lain yang juga perlu dipacu pemda ialah dana bansos senilai Rp11,79 triliun. Hingga saat ini, realisasi dana bansos yang sudah dicairkan baru Rp5,79 triliun.
Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan political will yang kuat dari semua kepala daerah. Apalagi, Kementerian Keuangan telah memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu mengendalikan inflasi melalui pemberian dana insentif daerah (DID).
"Inflasi ini memiliki akibat yang sangat banyak kepada masyarakat, bahkan ada yang kolaps, bukan hanya pemerintahan nasional tapi pemerintahan secara regional," ujarnya. (rig)
