BERITA TERKINI
|
Ilustrasi. |
BANJARMASIN, DDTCNews - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari berbagai fasilitas olahraga.
Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BPKPAD Banjarmasin Muhammad Syahid mengatakan penerimaan barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan dari fasilitas olahraga selama ini belum tergarap maksimal. Sejauh ini, baru 20 dari 49 fasilitas olahraga di Kota Banjarmasin yang terdaftar sebagai wajib pajak.
"Mulai dari gym hingga sanggar senam sejauh ini baru sebatas terdata, belum dikenakan pajak," ujarnya, dikutip pada Kamis (17/7/2025).
Syahid menilai potensi penerimaan PBJT dari fasilitas olahraga tergolong besar. Hal itu tecermin dari setoran PBJT atas fasilitas olahraga yang mampu menembus Rp1 miliar pada 2024.
Selain itu, penerimaan PBJT dari fasilitas olahraga juga selalu mencapai target setiap tahun. Sayangnya, potensi penerimaan yang ada di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya digali.
"Target selalu tercapai, tapi potensi yang belum tergali jauh lebih besar," kata Syahid dilansir kalselpos.com.
Dalam rangka menggali potensi PBJT atas fasilitas olahraga, Syahid mengatakan pemkot terus menggencarkan sosialisasi kepada pelaku usaha, terutama untuk pusat kebugaran. Namun, tidak semua pengusaha aktif memenuhi undangan BPKPAD untuk mengikuti sosialisasi.
Untuk diketahui, Perda Kota Banjarmasin No. 15/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur PBJT jasa kesenian dan hiburan antara lain mencakup olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 10%. (dik)
