BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah lebih kreatif dalam membuat terobosan untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan penguatan PAD diperlukan untuk membangun kemandirian fiskal. Dengan demikian, pemda tidak akan terlalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.
"Kita [perlu] berupaya terus mencari terobosan-terobosan kreatif untuk bisa menaikkan pendapatan asli daerah," katanya, dikutip pada Kamis (10/7/2025).
Tomsi menyampaikan pentingnya terobosan untuk memperkuat PAD ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029 di Kota Banda Aceh, Aceh. Sebab, Aceh masih tercatat sebagai provinsi dengan kapasitas fiskal daerah rendah.
Kemendagri membagi kapasitas fiskal daerah dalam 3 kategori yakni kuat, sedang, dan rendah. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat ditandai oleh besarnya PAD yang melebihi jumlah dana transfer pemerintah pusat.
Sementara kapasitas fiskal sedang dicirikan oleh PAD yang seimbang dengan dana transfer. Adapun kapasitas fiskal rendah ditunjukkan dengan PAD yang lebih kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Kemendagri, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh masih mengandalkan dana transfer pemerintah pusat sehingga perlu meningkatkan PAD. Ketergantungan atas transfer ini juga membuat pemda di Aceh turut terdampak ketika terjadi guncangan ekonomi di tingkat pusat.
Tomsi kemudian menekankan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan mempercepat proses perizinan usaha. Oleh karena itu, semua pemda, termasuk di Provinsi Aceh, perlu mengatasi hambatan dalam proses perizinan sehingga alur atau persyaratan pengajuannya lebih ringkas.
Di sisi lain, dia juga mengingatkan pemda di Provinsi Aceh untuk mempercepat realisasi APBD. Sebab, belanja pemerintah dapat meningkatkan jumlah peredaran uang pada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kalau uang tidak beredar maka ekonomi lesu, pasar juga lesu. Perputaran uang ini berdampak multi-effects yang sangat besar," ujarnya.
Kemendagri mencatat rata-rata realisasi pendapatan provinsi secara nasional sejauh ini sebesar 37,59%. Sementara itu, realisasi pendapatan Provinsi Aceh baru berada di angka 33,86%.
Di sisi lain, realisasi belanja Provinsi Aceh tercatat baru sebesar 25,45%, juga lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi secara nasional sebesar 27,04%.
"Ini yang kami harapkan dapat dilakukan percepatan untuk belanjanya," imbuhnya. (dik)
