BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews - Reformasi pajak serta keterbukaan informasi memiliki potensi menekan praktik korupsi dan meningkatkan kepatuhan pajak.
Bila pengeluaran seorang wajib pajak diketahui melampaui penghasilan yang dilaporkan wajib pajak di SPT, otoritas pajak bisa langsung mengetahui anomali tersebut.
"Dengan pajak benar, pajak transparan, perilaku korupsi lama-lama akan makin menurun," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi, Rabu (10/8/2022).
Iwan memandang pelaku korupsi akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan ataupun menyimpan uang hasil korupsinya apabila seluruh transaksi dapat diketahui dan disandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT.
Pada akhirnya, sambungnya, dorongan untuk melakukan korupsi akan menurun karena hasilnya tak dapat dinikmati oleh pelakunya.
"Akhirnya uang [hasil korupsi] itu hanyalah nilai nominal, nilai riilnya sudah tidak ada lagi. Akhirnya niat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya akan tidak ada," tuturnya.
Iwan menilai persepsi masyarakat terhadap pemerintah juga akan makin baik apabila korupsi menurun dan belanja yang digelontorkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persepsi publik yang positif pada gilirannya akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak.
Untuk itu, lanjutnya, upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan tidak bisa jika dilakukan oleh otoritas pajak sendiri. Menurutnya, perbaikan citra menjadi tanggung jawab seluruh instansi pemerintah.
"Rakyat perlu dipertontonkan dengan hal yang baik sehingga masyarakat punya kesadaran dan ikhlas bayar pajak. Mengapa? Karena anak saya bisa sekolah murah, kalau saya tua dipelihara pemerintah. Tidak worry lagi" kata Iwan.
Iwan menuturkan masyarakat harus menjadi penerima manfaat (ultimate beneficial owner) dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah. Apabila tidak, lanjutnya, terdapat sesuatu yang salah dari kebijakan tersebut. (rig)
