PPN Final Ringankan Beban Administrasi PPN, Begini Gambarannya

JAKARTA, DDTCNews - Rezim PPN final pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mempermudah pengusaha kena pajak (PKP) melaksanakan kewajiban pajaknya.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan tanpa PPN final, PKP harus mencatat secara terperinci pembelian dan penjualan serta pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu periode. Masalahnya, terdapat beberapa sektor yang kesulitan menanggung beban administrasi ini, contohnya UMKM.

"UMKM kan nyatat-nya agak susah, kita berikan semacam justifikasi bahwa untuk sektor tertentu atau kegiatan tertentu dapat menggunakan scheme PPN final," ujar Suryo dalam Talk Show UU HPP yang bertajuk Memaknai Kebijakan Baru PPN, Selasa (5/4/2022).

Dengan PPN final, beban administrasi kewajiban perpajakan tersebut terminimalisasi karena PKP cukup mengetahui peredaran usahanya saja untuk memenuhi kewajiban penyetoran PPN final.

"Kalau tadi kan yang dicatat berapa dia jual, berapa dia beli. Kalau ini [PPN final] yang dicatat ya jualnya saja berapa, tinggal dikalikan saja sudah ketemu berapa yang disetor," ujar Suryo dalam acara yang digelar atas kolaborasi DDTCNews dan Ditjen Pajak (DJP).

Sebelum UU HPP, simplifikasi administrasi PPN bagi sektor tertentu sesungguhnya sudah bisa diberikan melalui skema pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Namun, skema tersebut dirasa masih terlalu kompleks dan melalui UU HPP digantikan dengan PPN final.

Untuk diketahui, ketentuan mengenai PPN final diatur pada Pasal 9A UU PPN s.t.d.t.d UU HPP. Pada pasal tersebut, terdapat 3 PKP yang dapat memungut dan menyetorkan PPN secara final yakni PKP dengan peredaran usaha tak lebih dari jumlah tertentu, PKP dengan kegiatan usaha tertentu, dan PKP dengan penyerahan BKP/JKP tertentu.

Kegiatan usaha tertentu yang dimaksud antara lain kegiatan usaha yang kesulitan mengadministrasikan pajak masukan, kegiatan usaha yang melakukan transaksi lewat pihak ketiga, dan kegiatan usaha dengan kompleksitas bisnis yang tak memungkinkan pengenaan PPN sesuai dengan mekanisme normal.

Adapun BKP/JKP tertentu yang dimaksud adalah BKP/JKP yang dikenai PPN untuk perluasan basis pajak dan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. (sap)