RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

JAKARTA, DDTCNews - Pengesahan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi undang-undang (UU) diyakini akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan RUU HKPD akan menyederhanakan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang saat ini diatur dalam UU 28/2009. Meski demikian, penyederhanaan jenis PDRD tidak mengurangi PAD yang diterima daerah.

"Perubahan pengaturan pajak daerah termasuk tarif, justru akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (7/12/2021).

Sri Mulyani mengatakan RUU HKPD bertujuan penyederhanaan jenis PDRD untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan (administration and compliance cost). Salah satu bentuk penyederhanaannya yakni reklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis pajak dan rasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.

Menurutnya, penyederhanaan itu akan memudahkan optimalisasi dan integrasi pemungutan, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dilakukan untuk efisiensi pelayanan publik di daerah.

Hasil simulasi yang dilakukan pemerintah menunjukkan penerimaan PDRD bagi kabupaten/kota diperkirakan dapat meningkat hingga 50%, dari Rp61,2 triliun menjadi Rp91,3 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan RUU HKPD juga memperkenalkan mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dengan tarif 66% untuk kabupaten dan kota, dengan tidak menambah beban wajib pajak, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Menurutnya, mekanisme opsen tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah kabupaten dan kota.

"Hal ini juga untuk menjawab aspirasi dari beberapa pandangan yang menghendaki agar pemerintah kabupaten dan kota dapat memungut pajak kendaraan bermotor khusus roda 2," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan RUU HKPD kemudian membuka opsi adanya tambahan retribusi untuk mendukung kapasitas fiskal daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Peningkatan kualitas itu termasuk layanan pengawasan dan pengendalian dalam rangka melindungi kepentingan umum dan pelestarian lingkungan hidup, seperti retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR melalui RUU HKPD juga menyepakati pemberian dukungan terhadap usaha kecil dengan disepakatinya insentif yang dapat diberikan kepada usaha mikro serta ultramikro sebagaimana telah diusulkan oleh mayoritas fraksi.

"Paket kebijakan baru mengenai PDRD yang dibarengi dengan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan, diyakini akan mampu meningkatkan kemampuan keuangan dan ruang fiskal daerah," imbuhnya. (sap)