BERITA TERKINI
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20/2021.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengubah ketentuan barang bawaan penumpang berupa minuman mengandung etil alkohol dari luar negeri yang dibebaskan dari pengenaan bea dan pajak dalam rangka impor. Per 2022 mendatang, volume minuman beralkohol yang boleh dibawa penumpang naik menjadi 2.250 mililiter atau 2,25 liter, dari sebelumnya hanya 1 liter.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20/2021 mengubah sejumlah kebijakan dan peraturan impor. Beleid itu memasukkan barang bawaan penumpang berupa minuman beralkohol sebagai barang yang dikecualikan karena tidak dilakukan untuk kegiatan usaha.
"Pengecualian terhadap impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha berupa minuman beralkohol sebagai barang bawaan penumpang untuk dikonsumsi sendiri," bunyi Pasal 50 ayat (2) beleid tersebut, dikutip Rabu (10/11/2021).
Dalam lampiran IV, dijelaskan pengecualian itu diberikan atas barang bawaan penumpang untuk dikonsumsi sendiri berupa minuman beralkohol paling banyak 2.250 mililiter per orang. Minuman beralkohol tersebut di antaranya bir yang terbuat dari malt dan minuman fermentasi (wine) dari buah anggur segar.
Ketentuan mengenai barang bawaan penumpang berupa minuman beralkohol tersebut mengubah salah satu poin dalam Permendag 20/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Pasal 27 Permendag 20/2014 mengatur setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan kecuali untuk konsumsi pribadi dengan volume maksimal 1.000 mililiter per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 mililiter.
Pada penumpang yang membawa barang bawaan dalam jumlah wajar atau batasan jumlah yang telah ditetapkan, tidak diwajibkan untuk membayar kewajiban pabean dan cukai serta pungutan pajak lainnya. Fasilitas tersebut hanya berlaku untuk barang yang dikonsumsi sendiri, bukan untuk barang dagangan.
"Pengecualian...mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022," bunyi beleid tersebut. (sap)
